Selasa, 07 Agustus 2012

Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kegiatan Ekonomi


Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kegiatan Ekonomi
Oleh: Ana Fadhilah
A.     Riwayat Hidup
Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah lahir pada tanggal 22 Januari 1263/10 Rabiul Awwal 661 H.
Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir serta ulama  Islam dari Harran, Turki. Dia dibesarkan dari keluarga berpendidikan tinggi. Ayahnya (Abd al-Halim), pamannya (Fakhr ad-Din) dan kakeknya (Maj ad-Din) merupakan para cendekiawan ulama besar madzhab Hanbali. Tradisi keilmuan di lingkungannya serta berkat kecerdasaannya dalam memahami berbagai disiplin ilmu membuat ibnu taimiyah menjadi ahli dalam tafsir, hadist, fiqih, matematika dan filsafat dalam usia belasan tahun.[1]
Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun (tahun 1268). Dia dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. Ibnu Taimiyah terkenal sebagai seorang penulis, orator dan pemimpin perang yang handal. Ketika ayahnya meninggal (1282 H) Ibnu Taimiyah menggantikan posisi ayahnya sebagai Guru Besar Hukum Hanbali dan memangku jabatan selama 17 tahun.[2]
Tidak hanya di lapangan ilmu pengetahuan saja dia terkenal, dia juga pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syakhab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299 Masehi dan mendapat kemenangan yang gemilang. Pada Februari 1313, juga bertempur di kota Jerussalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah karirnya itu, dia tetap mengajar sebagai profesor yang ulung. Karya-karya bukunya mencapai 300 jilid antara lain Fatwa Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Syaikh Al-Islam, Assiyasah Asy-syar’iyyah fi Islah Al-Ra’i wa Al-Ra’iyah, Al-Hisbah Fi Al-islam, Al-Jawab As-shahih li Man Baddala Din Al-Masih, Al-Sarim Al-Maslul Asy-Syatim Ar-Rasul, dan sebagainya.
Ibnu Taimiyah tidak terbatas berkecimpung dalam dunia pena dan buku, ketika kondisi tertentu tanpa ragu berkecimpung dalam dunia politik. Maka tidak heran jika masyarakat dan pemerintah banyak memberikan penghormatan kepadanya hingga membuat sebagian orang iri dan berusaha untuk menjatuhkannya. Dalam sejarah hidupnya tercatat sudah empat kali keluar masuk tahanan. Selama dalam tahanan dia tidak pernah berhenti menulis dan mengajar, bahkan ketika pemerintah mencabut hak menulisnya dengan mengambil pena dan kertasnya, dia tetap menulis dengan batu arang. Ibnu Taimiyah wafat di dalam tahanan pada tanggal 26 September 1328/20 Dzulqa’dah 728 H setelah mengalami perlakuan kasar selama lima bulan.[3]

B.     Al-Hisbah dan Moral Masyarakat
Fokus perhatian Ibnu Taimiyah dalam pemikirannya terletak pada masyarakat, fondasi keadilan, moral dan bagaimana mereka menempatkan segala aktifitas hidupnya termasuk bidang ekonomi sesuai aturan syariah. Mengenai semua ini, maka pemerintah dan ulama berperan penting dalam membimbing dan mendorong masyarakat.[4]
o   Hakikat hisbah
Kata hisbah berasal dari akar kata ha-sa-ba yang berarti “problem aritmetis”, “jumlah”, “pahala”. Kata hasaba yahsubu berarti “menghitung”. Bentuk verbalnya ihtasaba berarti “mempertimbangkan”, atau mengharapkan pahala di akhirat dengan amal shaleh. Dari sinilah barangkali kata ihtisab diidentikkan dengan aktivitas-aktivitas seseorang mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan (ma’ruf) dan meninggalkan kejelekan (munkar).
Secara teknis hisbah berarti lembaga negara yang bertugas untuk mengajak masyarakat berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan (amar ma’ruf nahi munkar). Meski al-Qur’an menggambarkan bahwa setiap muslim berperan aktif dalam kegiatan ini, hal ini telah dijadikan sebagai fardhu kifayah, suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, negara islam diperintahkan melembagakan aktivitas ini untuk mengawasi penerapannya dalam kehidupan masyarakat.[5]
Pada awal mula berdirinya negara islam di Madinah, nabi bertugas membentuk lembaga-lembaga negara dan menegakkan norma-norma agama dalam kehidupan. Di samping itu nabi juga memperhatikan akhlak-akhlak masyarakat dalam beribadah dan bemualamah. Seringkali nabi sendiri melakukan inspeksi pasar dan menghakimi orang-orang yang melakukan kecurangan. Maka dalam hal ini nabi bisa disebut muhtasib pertama dalam sejarah islam. Selanjutnya ketika tugas nabi semakin bertambah, beliau menunjuk sahabatnya untuk membantu melaksanakan tugas tersebut.
Hingga generasi setelah Rasulullah dan para sahabat, lembaga hisbah masih tetap populer sepanjang sejarah umat islam, meski dinamakan berbeda-beda, seperti di Afrika dinamakan dengan shahib as-suq, di Turki muhtasib aghasi dan di India disebut kotwal. Dan dalam sejumlah kasus tertentu, qladi (hakim) dan muhtasib dipercayakan kepada orang yang sama. Di tempat lain, departemen kepolisian (syurthah) dan hisbah dikepalai oleh orang yang sama.
Namun seiring perkembangan budaya Barat, hampir semua peradaban islam terkikis termasuk lembaga-lembaga muslim yang ada mengalami modifikasi drastis, sehingga hisbah semakin hari semakin beralih fungsi. Sejak abad 19 negara-negara islam seperti Persia, Turki, Mesir dan India telah mengubah fungsi hisbah menjadi departemen sekular dan mengesampingkan muatan religius. Saat ini, dalam masyarakat-masyarakat muslim fungsi-fungsi hisbah diserahkan kepada berbagai departemen pemerintah dan fungsi-fungsi religiusnya dipindahkan ke posisi sekunder. Hanya Saudi Arabia yang barangkali sampai sekarang masih mempertahankan fungsi tersebut meskipun juga telah membagi-bagikan fungsi-fungsi sekular pada sejumlah departemen dan kementriannya.
Secara idealnya, muhtasib adalah seorang yang muslim, merdeka, laki-laki, berintegritas tinggi, berwawasan luas, berstatus sosial tinggi, berkualitas dan ahli syariah dengan tingkat kedalaman pengetahuan adat dan norma sosial yang mendalam.[6]

o   Fungsi-fungsi muhtasib
a.       Fungsi yang berkaitan dengan hak Allah
Muhtasib bertanggungjawab memastikan masyarakat secara keseluruhan, mempunyai organisasi dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan ibadah. Artinya kategori ini mencakup kegiatan-kegiatan keagamaan (ibadah) seperti penegakan dalam penunaian rukun islam (shalat, zakat, puasa, haji), pelaksanaan shalat jum’at, perayaan Ied dan sarana-prasarana masjid.
b.      Fungsi yang berkaitan dengan hak-hak manusia
Muhtasib bertugas  memantau penegakan keadilan di masarakat. Sebagai tugasnya memantau kegiatan-kegiatan dalam bidang muamalah atau bidang ekonomi seperti perilaku dalam pasar (keakuratan dalam timbangan dan kejujuran dalam kontrak), memantau kualitas produk-produk makanan atau meminimalisir eksploitasi yang mungkin terjadi di bidang ini.
c.       Fungsi yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan manusia
Muhtasib memberikan perhatian khusus terhadap berbagai layanan umum. Kategori ini umumnya berkaitan dengan urusan tata pengelolaan kota seperti menjaga kebersihan kota, kesehatan kota, penerangan jalan, pengelolaan sampah dan menjaga tata gedung agar tidak merugikan kepentingan umum.
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat tidak akan terwujud kecuali dengan bersatu dan bekerjasama, yaitu gotong royong dan tolong menolong. Gotong royong dalam menciptakan mashlahah dan tolong menolong dalam mengatasi masalah. Pepatah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk madaniy (membangun) sehingga ketika mereka berkumpul maka akan menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengandung kemashlahatan dan mencari berbagai solusi untuk mengatasi masalah. Oleh karena kepentingan-kepentingan tersebut, manusia perlu mematuhi pemerintah “amir” guna mewujudkan kemashlahatan dan mentaati seorang pelarang “nahin” untuk mencegah kemafsadahan.
Dari situlah manusia pasti terikat dengan kewajiban-kewajiban mematuhi “pemerintah” dan “pelarang”. Mereka yang belum sempat menerima risalah Allah atau belum beragama biasanya memberikan kepatuhan kepada para raja, hal-hal yang berkaitan dengan kemashlahatan dunia, terkadang benar dan terkadang sebaliknya. Kedzaliman mengakibatkan kesengsaraan dan keadilan melahirkan kemuliaan. Oleh sebab itulah dikatakan bahwa Allah membantu negara yang adil meskipun kafir, dan tidak membantu negara yang dzalim meskipun beriman.[7]

C.     Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dalam ekonomi
Ibnu Taimiyah mempunyai cukup banyak karya pemikiran termasuk dalam bidang ekonomi. Pemikiran ekonominya terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti Majmu’ Fatawa Syaikh Al-Islam, Assiyasah Asy-syar’iyyah fi Islah Al-Ra’i wa Al-Ra’iyah (Legal Policies to Reform the Rulers and the Ruled) dan Al-Hisbah Fi Al-islam. Ibnu Taimiyah banyak membahas tentang problema ekonomi pada zamannya, baik dalam tinjauan sosial maupun hukum islam (fiqh) meski demikian karya-karyanya banyak mengandung ide yang memberi kontribusi bagi para ilmuwan setelahnya.
Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah fokus pada keadilan yang hanya terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak. Sedangkan yang cukup signifikan adalah membahas wilayah makroekonomi seperti tentang kompensasi wajar, harga wajar, mekanisme pasar, regulasi harga, nilai-nilai etika bisnis yang dilandasi oleh Al-Qur’an dan As-sunnah, lebih menarik lagi dijelaskan tentang peran negara serta pemerintahannya dalam mengatur setiap lini kehidupan masyarakat baik berkaitan dengan kehidupan bernegara maupun beragama. Untuk memenuhi makalah tugas akhir semester, maka penulis hanya membahas tentang pemikiran Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan jenis kegiatan ekonomi yaitu produksi, konsumsi dan distribusi.

1)      Produksi dan Konsumsi
Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan suatu produk barang dan jasa yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara konsumsi adalah pemakai atau yang memanfaatkan hasil produksi tersebut. Kegiatan produksi dan konsumsi  merupakan sebuah mata rantai yang saling berkaitan. Apabila keduanya tidak sejalan, maka tentu kegiatan perekonomian tidak berhasil sesuai yang diinginkan.
Tujuan seorang konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa menurut perspektif islam adalah mencari kemashlahatan maksimum begitu juga dengan produsen. Tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan mashlahah maksimum bagi konsumen. Dengan kata lain tujuan orisinil produksi adalah mendapatkan keberkahan, selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, produksi juga harus berorientasi pada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. [8]Ibnu Taimiyah menjelaskan secara detail mengenai hal ini serta bagaimana menghadapi berbagai permasalahan yang muncul di dalam prakteknya.

o   Pengaturan pasokan barang dan jasa
Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Hisbah fi Al-islam banyak menjelaskan keterkaitan pemerintah dalam mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, maka sebagaimana zaman Rasulullah dibentuklah lembaga yang bertugas untuk mengatur keadilan yaitu muhtasib. Muhtasib mempunyai tugas dalam mengatur produksi serta pasokan barang dan jasa dengan berbagai cara, diantaranya adalah;
1.      Muhtasib harus memastikan bahwa sumber daya tidak mengalir pada produksi serta distribusi barang dan jasa yang secara kategori haram menurut syariah.
2.      Muhtasib harus selalu ketat mengawasi pasokan barang-barang kebutuhan pokok. Pada masa kritis, muhtasib dapat memaksa para penimbun barang untuk mengeluarkannya di pasar.[9]
3.      Semua perdagangan dilaksanakan di pasar terbuka. Kontrak-kontrak rahasia atau pasar gelap dapat mengganggu aliran pasokan oleh karenanya dapat mengganggu stabilitas tingkat harga yang alami.
4.      Para pedagang tidak boleh bersekongkol untuk menawarkan harga tinggi secara artifisial (tidak alami), ini dilakukan untuk mencegah praktek monopoli yang dapat merugikan masyarakat.[10]
5.      Para pedagang tidak boleh membuat kelompok untuk mencegah pemain baru di pasar. Akses bebas terbuka untuk siapa saja yang ingin masuk pasar.[11]
6.      Para pedagang kota tidak diizinkan menjemput para pemasok barang dari desa di tengah jalan dan membeli produk mereka dengan harga murah serta mencegah mereka mengetahui kondisi pasar sebenarnya.[12]
7.      Perantara (makelar) yang tidak menambah nilai guna suatu produk dan hanya merugikan pembeli serta penjual, maka harus disingkirkan untuk mencegah eksploitasi dan untuk melancarkan arus pasokan.[13]
8.      Kepentingan para pedagang juga dilindungi dari tindakan dumping di pasar oleh sekelompok kecil pedagang, karena kecenderungan ini membahayakan kepentingan mayoritas.[14]
9.      Para pedagang dan produsen tidak diizinkan menyembunyikan cacat suatu produk dan tidak diperbolehkan membuat sumpah palsu demi produk mereka, maka dari sini muhtasib juga berperan mengatur periklanan dalam konteks zaman sekarang.

o   Supply dan demand
Menurut Ibnu Taimiyah dalam Al-hisbah fi Al-islam menyebutkan dua sumber persediaan dalam produksi, yakni produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta. Untuk menggambarkan permintaan barang tersebut dia menyebutkan dengan istilah raghbah fi asy-syai’ berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan, sedangkan faktor lainnya adalah pendapatan dan tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Perubahan dalam supply digambarkan sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang yang disebabkan oleh dua faktor di atas, yakni produksi lokal dan impor.[15]
Pernyataan di atas menunjukkan atas apa yang selama ini kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran (supply) dan permintaan (demand) yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan pada harga yang sama, atau sebaliknya. Penurunan permintaan pada harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga sama. Apabila terjadi penurunan persediaan disertai kenaikan permintaan, dipastikan harga akan mengalami kenaikan dan begitu pula sebaliknya. Namun kedua perubahan ini tidak selamanya beriringan, ketika permintaan meningkat sedangkan persediaan barang tetap, maka harga akan mengalami kenaikan.  Ibnu Taimiyah menjelaskan,
“Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kedzaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (qillah asy-syai’) atau peningkatan jumlah penduduk (katsrah al-khalq), hal ini disebabkan oleh Allah SWT.” [16]
Dari pernyataan di atas, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kenaikan harga bisa disebabkan karena penurunan jumlah barang (supply) disebabkan meningkatnya jumlah penduduk dapat disebut juga kenaikan demand. Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan supply dan kenaikan demand seperti dalam kasus ini dikategorikan sebagai perbuatan Allah, yaitu mengindikasikan atas mekanisme pasar dalam kondisi alamiah yang impersonal.
Ibnu taimiyah memberikan penjelasan yang rinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya terhadap tingkat harga yaitu;[17]
1.      Permintaan masyarakat (ar-raghbah) yang sangat bervariasi (people’s desire) dan berubah-ubah terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (al-mathlub). Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil daripada yang banyak jumlahnya. 
2.      Tergantung pada jumlah peminat barang (thullab/demander/consumer). Semakin banyak jumlah orang yang menginginkan suatu barang, maka akan semakin tinggi pula nilai/harga barang tersebut begitu juga sebaliknya.
3.      Kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang besar dan kuat, maka harga akan  naik, begitu juga sebaliknya.
4.      Kualitas pembeli barang (al-mu’awid). Jika pembelinya adalah orang yang kaya dan terpercaya dalam membayar tanggungannya, maka bisa jadi harga yang ditawarkan lebih rendah daripada pembeli yang tidak kredibel atau suka menunda pembayaran.
5.      Jenis uang yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran. Harga akan lebih rendah jika menggunakan mata uang yang umum digunakan daripada uang yang jarang dipakai.
6.      Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan diantara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran akan lebih rendah daripada yang belum ada di pasaran. Begitu pula harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada angsuran.
7.      Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau memperoleh barang tersebut, maka semakin tinggi pula harga yang diberikan begitupula sebaliknya.

o   Kontrol kualitas
Kualitas (mutu) adalah tingkat baik buruknya taraf atau derajat sesuatu. Dalam produk bisnis membutuhkan sebuah manajemen keseluruhan dari pengelola produk tersebut, mulai dari pembuatan, pemasaran hingga pemeliharaan sehingga perusahaan unggul dalam semua dimensi produk dan jasa yang penting bagi pelanggan.
Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah secara detail memberi penjelasan dengan mengambil pendapat para ulama terdahulu dalam mengatasi beberapa kasus. Kasus yang mirip dengan masalah ini adalah tindakan Umar bin Khattab ketika melihat seorang laki-laki mencampurkan air ke dalam susu untuk dijual, susu langsung dibuang oleh Umar. Dari situlah sebagian ulama memberikan fatwa berdasarkan dalil tersebut. Yaitu dengan apa yang dilaporkan dari Nabi Muhammad Saw bahwa beliau melarang penjualan susu bercampur air, meskipun tidak untuk diminum, karena jika dicampur pembeli tidak akan tahu kadarnya susu dari air tersebut.[18]
Meskipun Umar telah membuang susu tersebut namun diperbolehkan saja untuk disedekahkan daripada dibuang, karena hal itu juga merupakan sanksi terhadap penipuan dan peringatan keras bagi si pelaku untuk tidak mengulanginya. Begitu juga pemanfaatan barang oleh fakir miskin lebih bermanfaat daripada dibuangnya. Adapun Umar membuangnya kemungkinan karena tidak ada yang memerlukan derma di Madinah pada saat itu.
Kemudian Ibnu Al-Qasim berpendapat bahwa pemberian sanksi dengan bersedekah dilakukan jika produknya sedikit, namun jika banyak sebaiknya tidak dilakukan penyitaan untuk disedekahkan, melainkan pemiliknya dijatuhi suatu sanksi lain, untuk mencegah dia kehilangan banyak harta disebabkan sanksi sedekah.
Jika pemerintah tidak bisa memberi sanksi pelenyapan barang atau sedekah, pemerintah seharusnya mempunyai kebijakan dalam mencegah kerugian masyarakat akibat produk-produk yang mengandung penipuan tersebut baik dengan memberantas penipunya atau mengeluarkan dia dari pasar.

o   Regulasi kebutuhan pokok
Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa menjamin dan mengatur kebutuhan pokok masyarakat merupakan suatu kewajiban kolektif  (fardhu kifayah), diantaranya adalah kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang produksi, seperti produk-produk pertanian, tekstil dan bangunan. Masyarakat menurut pandangan islam adalah kumpulan pekerja-pekerja yang menyelenggarakan hidup dengan tolong menolong dan saling melengkapi, bukan masyarakat persaingan kepentingan. Inilah pentingnya al-Qur’an menjelaskan bahwa manusia tercipta dari satu keturunan, Adam dan Hawa.[19]
Ketika produk-produk kebutuhan pokok lokal tidak dapat mencukupi kebutuhan pasar maka bisa didatangkan dari negara lain. Walaupun di sana penduduknya non-muslim, umat muslim boleh memakai pakaian buatan mereka tanpa harus dicuci terlebih dahulu, bagaimanapun mereka tetap membutuhkan orang lain. Begitu juga makanan, mereka dapat mengkonsumsi hasil pertanian impor seperti halnya tempat tinggal mereka juga dapat mendatangkan para pekerja bangunan dari negara lain. 
Oleh sebab itulah para ulama, seperti Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan iman lainnya seperti Imam Ghazali dan Al-jauzi, menetapkan bahwa memproduksi barang-barang tersebut hukumnya fardhu kifayah sebagaimana perang (jihad) kecuali saat kondisi tertentu bisa berubah menjadi fardhu ‘ain seperti ada invasi negara lain yang hendak menduduki negara umat islam.[20]

2)      Distribusi, pendapatan dan keuntungan
Distribusi adalah proses menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menambah nilai guna/manfaat dan mashlahah dari suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen melalui proses pemindahan tempat, pengaturan waktu dan teknis pelaksanaan tertentu. Adapun istilah lain dari distribusi adalah proses pembagian (sebagian penjualan produk) kepada faktor-faktor produksi yang ikut berperan dalam memperoleh pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang/material lainnya yang diterima seorang produsen/perusahaan dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa pihak lain.
Idealnya motivasi seorang produsen dalam menjual barang dan jasa adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut diharapkan bisa menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan, memanfaatkan keuntungan di kemudian hari dan yang terpenting adalah untuk membuat produksi lagi. Terhadap faktor-faktor produksi yang ikut berperan dalam pendapatan dan keuntungan yang dihasilkan, seorang produsen harus bertanggung jawab memberikan hak untuk mereka yang terlibat. Memberikan upah bagi para pekerja atas tenaganya serta memberikan sebagian keuntungan kepada investor atas modalnya. Untuk menegakkan keadilan dan memberantas kecurangan dalam dunia ekonomi, syari’ah islam telah mengaturnya di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, selanjutnya bagaimana manusia menjalankannya. Oleh karena itu, pemerintah dan para ulama sekali lagi sangat berperan penting dalam mendorong dan membimbing masyarakat.

o   Mekanisme pasar
Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada pergerakan harga yang terjadi di masanya, namun dia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah membuat sebuah pemahaman tentang bagaimana kebebasan dalam sebuah mekanisme pasar, harga ditentukan dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Dia mengemukakan,
“Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan kedzaliman orang-orang tertentu. Terkadang hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Oleh karena itu, jika permintaan naik sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan naik. Begitu juga sebaliknya, kelangkaan atau melimpahnya barang ini mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga karena tindakan dzalim. Hal ini adalah kuasa Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.[21]
Dari pernyataan di atas terdapat indikasi bahwa kenaikan harga disebabkan oleh perbuatan dzalim para pedagang, sehingga terjadi manipulasi yang mendorong adanya ketidak sempurnaan pasar. Namun hal ini tidak bisa dijadikan patokan sebagaimana anggapan masyarakat pada zaman Ibnu Taimiyah. Naik turunnya harga bisa terjadi karena kekuatan pasar seiring perubahan supply dan demand sebagaimana keterangan sebelumnya.

o   Mekanisme harga
Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara produsen dan konsumen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.
Harga yang adil merupakan harga/nilai barang yang dibayarkan untuk suatu objek tertentu yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang berarti harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand dimana tidak ada unsur spekulasi.[22]
Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah mengenai harga, yakni kompensasi yang setara atau adil (‘iwad al-mitsl) dan harga yang setara atau adil (tsaman al-mitsl). Dia berkata;” kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi dari keadilan (nafs al-adl)”.
·        ‘Iwad al-mitsl adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, inilah esensi dari keadilan
·        Tsaman al-mitsl adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu atau barang yang sejenis di tempat dan waktu tertentu.
Makna keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu taimiyah adalah berhubungan dengan prinsip la dharara wa la dhirara yakni tidak melukai diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya kedzaliman.
Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang adil (compensation of the equivalent) tidak sama dengan harga yang adil (just price/price of the equivalent). Persoalan tentang harga yang adil erat kaitannya dengan aspek ekonomi, sedangkan kompensasi yang adil muncul ketika mengupas persoalan etika dan hukum.[23] Menurutnya, prinsip-prinsip kompensasi ini terkandung dalam beberapa kasus sebagai berikut;
a)      Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain (nufus) , hak milik harta/keuntungan (amwal).
b)      Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang/keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian tubuh orang lain.
c)      Ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak yang sah atau tidak pada peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan maupun hak milik. 
Jadi yang melatarbelakangi adanya konsep kompensasi yang adil tersebut disebabkan oleh adanya praktek ketidakadilan yang terjadi pada masanya, dimana kesetaraan terhadap ganti rugi tidak dipraktekkan pada semestinya. [24]
Tentang perbedaan harga yang setara dengan kompensasi yang setara, dia menguraikan “ jumlah kuantitas tercatat dalam kontrak dua macam. Pertama, jumlah kuantitas yang sangat akrab di masyarakat yang biasa mereka gunakan. Kedua, jenis yang tak lazim (nadhir), sebagai akibat dari meningkat atau menurunya kemauan atau faktor lainnya. Ini menentukan harga yang setara.”
Jelas bahwa kompensasi yang adil muncul dari adat kebiasaan terhadap nilai harga suatu benda. Sedangkan harga harga yang adil timbul karena adanya aktivitas supply dan demand terhadap nilai/harga benda. Adapun persamaannya adanya sama dalam memakai konsep keadilan, yang mana harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur saling merugikan.

o   Regulasi harga
Regulasi harga (tas’ir) adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, inilah tugas pemerintah dalam perannya menjadi muhtasib sebagaimana zaman nabi. [25]
Kontrol harga dalam keadaan-keadaan normal tidak diizinkan menurut syariah. Nabi Muhammad SAW pernah diminta untuk menetapkan harga di Madinah ketika harga melonjak tinggi. Namun beliau menolaknya dengan alasan harga harus berkembang dengan alami. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin malik Ra, yaitu;
“Dari Anas bin Malik Ra beliau berkata; harga barang-barang pernah mahal pada masa rasulullah Saw, lalu orang-orang berkata; Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah Saw bersabda; Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesugguhnya saya mengharapkan agar saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun di antara kamu sekalian menuntut saya karena kedzaliman dalam pertumpahan darah (pembunuhan) dan harta”. (Diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali An-Nasai)
Dari hadist tersebut sebagian fuqaha memberi kesimpulan bahwa tas’ir tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Namun Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan panjang lebar yang kesimpulannya adalah bahwa tas’ir tidak boleh diterapkan bila tidak ada hambatan (artifisial) dalam menentukan tingkat harga di pasar.
Ada kemungkinan bahwa kelompok-kelompok yang kuat di pasar bisa mempermainkan harga, menimbun pasokan (ihtikar), membanjiri pasokan, mengurangi produksi atau bahkan sekedar kolusi. Namun jika hambatan seperti di atas muncul sehingga tingkat harga dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan mereka, maka muhtasib berkewajiban untuk memberi ukuran-ukuran yang benar. Karena salah satu fungsi muhtasib adalah menegakkan keadilan di masyarakat.
Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni intervensi/penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga adil dan sah hukum. Penetapan harga tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan bebas (alamiah), yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand.
Cukup dimaklumi bahwa kadangkala orang suka bersaing dalam menawar barang. Jika si pemiliki telah menawarkan barang sesuai harga yang wajar, namun para pembeli bersaing dengan menawarkan harga lebih tinggi, maka tidak boleh ada kontrol harga dalam kasus seperti ini.[26]
Sekalipun dia tidak menyebutkan istilah “kompetisi” secara eksplisit, namun pandangan Ibnu Taimiyah jelas sama dengan kondisi kompetisi sempurna (perfect competition), khususnya membahas fungsi pasar. sebagai contoh pernyataannya adalah;
“Memaksa masyarakat untuk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar yang mewajibkannya atau melarang menjual barang-barang yang diperbolehkan merupakan sebuah kedzaliman yang diharamkan.”
Ketika harga telah tinggi dan sebagian orang ingin menjual dengan harga yang lebih tinggi lagi, maka perbuatan demikian dilarang dilakukan di pasar. Demikianlah menurut madzhab Malik, yang juga melarang penjualan di bawah harga. Adapun Syafi’i dan para pengikut hanbali juga melarang kenaikan harga tersebut.[27]
-         Pasar tidak sempurna
Selain dalam kondisi kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah berpendapat agar pemerintah melakukan kebijakan penetapan harga apabila ditemukan ketidaksempurnaan harga. Sebagaimana contoh seorang penjual tidak akan menjual barang-barangnya kecuali jika harga dalam keadaan melonjak tinggi dan pada saat yang bersamaan masyarakat membutuhkan barang tersebut maka mereka akan diminta untuk menjual barang-barangnya pada tingkat harga yang adil.
Contoh lain adalah ketika adanya monopoli makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Dalam kasus ini Ibnu Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah untuk menetapkan harga (qimah al-mitsl) terhadap transaksi jual beli mereka. Seorang monopolis jangan dibiarkan bebas menggunakan kekuatannya karena akan menentukan harga semaunya sehingga dapat mendzalimi masyarakat. Ia menyatakan;“Jika penghapusan seluruh kedzaliman tidak mungkin dilakukan maka hendaknya mencegah kedzaliman sebatas kemungkinannya”[28]
Walaupun menentang keras monopoli, namun Ibnu Taimiyah mempersilakan orang-orang membeli barang pada para pelaku monopoli karena jika dilarang, masyarakat akan menderita, oleh sebab itu pemerintah harus cepat bertindak mengatasi kasus seperti di atas jika memang terjadi.
Ibnu Taimiyah melarang para pedagang dan pembeli membuat perjanjian untuk menjual barang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga memperoleh harga yang lebih rendah, sebuah kasus yang mirip monopsoni. Dia juga melarang diskriminasi harga terhadap pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya di pasar.[29]
-         Persetujuan sukarela dalam penetapan harga
Adapun sifat kontrol harga seharusnya dilakukan terlebih dahulu musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat terkait. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pemerintah harus mengumpulkan pihak-pihak terkait pasar dan menghadirkan masyarakat lain sebagai konfirman atas kejujuran pihak-pihak tersebut. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap transaksi jual beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, hingga menyetujuinya. Jadi, harganya adalah harga sukarela bukan harga paksa.[30]
Mengutip pendapat Abu Al-walid, Ibnu Taimiyah menjelaskan alasannya bahwa dengan mediasi tersebut dapatlah diketahui kepentingan penjual dan pembeli, sehingga penjual tetap memperoleh keuntungan yang menjadi haknya, dan pada saat yang sama tidak merugikan masyarakat luas. Jika harga dipaksakan, maka hal itu bisa menimbulkan rusaknya harga, bahan makanan akan disembunyikan dan merugikan harta orang. Secara jelas jika penetapan harga dilakukan dengan sewenang-wenang maka tidak akan ada dukungan luas bahkan akan timbul pasar gelap.
o   Penetapan upah
Ibnu taimiyah dalam hal ini menjelaskan bahwa jika pemerintah memaksa para pekerja industri untuk memakai jasa mereka, misalnya untuk penyediaan pakaian yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka harus ditetapkan upah yang adil (just wages) sehingga menutup kemungkinan konsumen memberi upah yang rendah atau mencegah para pekerja industri meminta upah melebihi kewajarannya. Maka dalam kasus seperti ini penetapan upah adalah sesuatu yang wajib.
Begitu juga ketika masyarakat membutuhkan orang-orang yang memproduksi alat-alat perang atau jembatan perang dan lainnya. Maka hendaknya masyarakat memberi upah standar, tidak ada alasan untuk memeras tenaga mereka dan tidak pula bagi pekerja menuntut upah tinggi dengan alasan kebutuhan mendesak. Demikianlah kontrol harga dalam hal jasa dan pekerjaan.[31]
Secara singkatnya Ibnu Taimiyah berkenaan dengan hal ini, mengacu pada tingkat harga di pasar tenaga kerja (tas’ir fi al-‘amal) dan menggunakan istilah upah yang setara (ujrah al-mitsl). Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam penentuan tingkat upah adalah mengacu pada kualitas dan kuantitas. Selebihnya Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan pernyataan berikut ini,
“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (ujrah musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual beli atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diberlakukan sebagai harga yang setara”.
Prinsip ini berlaku tidak hanya bagi pemerintah namun juga bagi setiap individu masyarakat. apabila pemerintah ingin menetapkan upah atau jika kedua belah pihak tidak memiliki acuan pasti tentang tingkat upah, maka mereka harus sepakat menyetujui tingkat upah normal dikenal serta layak diterima sebagai upah dari pekerjaan tersebut. Sama halnya dengan produsen dalam menjual barang-barangnya, ketika barang banyak dijual tanpa menyebutkan harga, maka penjual dan pembeli sepakat terhadap harga yang normal dibayarkan bagi jenis barang tersebut.

o   Konsep laba
Keuntungan merupakan salah satu motivasi yang mendorong masyarakat melakukan perdagangan. Menurut Ibnu Taimiyah para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (ar-ribh al-ma’ruf) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan para pelanggannya. Laba yang adil (just profit) menurutnya adalah laba normal secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa meugikan orang lain. Dia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (ghaban fahisy) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (mustarsil). Dia menjelaskan,
“Seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun dia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku (ar-ribh al mu’tad) dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang membutuhkan (dharurah).”[32]
Ibnu Taimiyah melarang penjualan yang dilakukan kepada orang miskin dengan cara mengeksploitasi keadaannya. Dengan kata lain orang miskin diperkenankan membeli barang-barang kebutuhan dasarnya dengan harga umum yang dapat diterima dan seharusnya diberi harga tidak lebih besar daripada harga tersebut.
Dari pernyataan tersebut juga tersirat bahwa Ibnu Taimiyah memandang laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik kedua faktor tersebut berhak memperoleh keuntungan. Dalam hal terjadi perselisihan, dia menjelaskan bahwa keuntungan dibagi menurut cara yang dapat diterima secara umum oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang menginvestasikan tenaganya dan pihak yang menginvestasikan modalnya. Dia menyatakan,
“Karena keuntungan merupakan tambahan yang dihasilkan oleh tenaga di satu pihak dan harta di pihak lain, pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang sama sebagai tambahan yang diciptakan oleh kedua faktor tersebut.”

D.    Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Konsep Sekarang
Serangan ekonomi Barat di awal abad pertengahan, hampir saja menghilangkan semangat serta kepercayaan Muslim terhadap kemampuan dan keberhasilan penerapan ekonomi syari’ah. Namun, dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang sarat akan makna keadilan atau kesetaraan, memungkinkan generasi sekarang untuk mengambil manfaat guna mengangkat kembali semangat dan kepercayaan yang hampir saja hilang.
1.      Mengelola Keseimbangan
Dengan adanya muhtasib, menunjukkan bahwa ekonomi secara aktif dikelola oleh negara dan tidak diserahkan langsung kepada perubahan-perubahan keadaan. Dalam hal ini bisa dicontohkan di Indonesia sebagai muhtasib pengawas moneter adalah BI.
Keseimbangan ekonomi direkayasa untuk mencapai tingkat efisiensi dan keadilan yang masuk akal. “Tangan ghaib” (the invisble hand) tidak dapat diyakini bisa menciptakan tingkat produksi maksimum dan aliran bebas hambatan. Jelas ini merupakan anggapan ciri khas ekonom klasik.[33]
2.      Mengatur Pasokan
Muhtasib mengatur pasokan barang dan jasa dengan berbagai cara seperti dijelaskan di keterangan sebelumnya. Contoh kasus adalah perkembangan sektor riil di Indonesia sangat dipertanyakan terbukti dengan melonjaknya volume impor Indonesia. Fenomena kenaikan impor menunjukkan lemahnya industri sektor riil di Indonesia dalam mengatasi tingginya daya beli masyarakat. Maka dari sisi pesimistis, fenomena ini akan ditanggapi sebagai masalah karena melemahkan industri nasional dan menggerus cadangan devisa. Namun dari sisi optimistis, para pemilik modal berkesempatan untuk mengembangkan produknya untuk mengatasi daya beli masyarakat.[34]
Fenomena tersebut adalah salah satu cambukan terhadap muhtasib Indonesia, dalam hal ini pemerintah yang berperan dalam bidang pengatur ekspor impor, untuk lebih mengatur pasokan barang atau jasa untuk Indonesia agar tidak melemahkan produk lokal.
3.      Mekanisme pasar
Pada prinsipnya mekanisme pasar diartikan bahwa harga bergerak bebas sesuai hukum supply dan demand. Jika supply lebih besar dari demand, maka harga cenderung rendah, begitu juga sebaliknya. Dalam implementasi sehari-hari bisa dipastikan hukum tersebut akan berlangsung wajar, tanpa intervensi, tidak ada permainan oleh sekelompok yang kuat dan lainnya. Akan tetapi terkadang sering diperlihatkan ada saja efek-efek (saham dan lainnya) yang harganya berubah naik-turun secara ekstrem.[35]
Faktanya di pasar saham seringkali terlihat kenaikan harga saham sangat pesat tanpa informasi yang memadai. Saham seperti ini harus diwaspadai oleh seorang investor, butuh kejelian dan kepekaan tinggi dalam melihat mana saham yang bergerak sesuai mekanisme pasar dan di luar mekanismenya. Disebut di luar mekanisme pasar karena pergerakannya banyak dikendalikan oleh kekuatan tertentu yang sengaja memberikan rumor/informasi besar-besaran terhadap perubahan harga tanpa didukung oleh fakta. Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak bisa mengambil tindakan karena kenaikan saham tersebut masih dalam koridor pasar, artinya tidak ada aturan pasar yang dilanggar. Maka investor harus hati-hati melihat kenaikan harga saham.
4.      Regulasi harga
Harga sembako yang semakin meningkat tidak boleh dibiarkan, karena memberatkan masyarakat, baik konsumen rumah tangga maupun Usaha Kecil Menengah (UKM). Melihat kondisi tersebut pemerintah seharusnya mendengarkan berbagai saran berikut hasil kajian dari para pengamat Indonesia.
Sebagaimana pemikiran Ibnu taimiyah, bahwa pada kondisi ketidaksempurnaan pasar dimana komoditas kebutuhan pokok naik akibat manipulasi atau perubahan harga yang disebabkan monopoli, dia merekomendasikan penetapan harga yang adil dan wajar oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa melonjaknya harga sembako saat ini bukan disebabkan tingginya permintaan saja, melainkan akibat ketergantungan dalam negri atas komoditas dan kebutuhan pokok impor. Selama ini pemerintah justru sangat mudah menyelesaikan masalah seperti, lonjakan harga, dengan langsung impor.
Kebijakan impor dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah penyelesaian sesaat. Dalam hal ini dibutuhkan penyelesaian jangka panjang. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran produksi dan pembenahan pasar lokal dibanding impor, sehingga mampu memenuhi seluruh barang kebutuhan pokok masyarakat.
5.      Penetapan upah
Di Indonesia, penetapan upah bagi tenaga kerja sudah terwujud yaitu dengan adanya UMR (Upah Minimum Regional). UMR adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.[36]
Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai konsep upah yang adil (ujrah al-mitsl) adalah tingkat upah yang diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakatnya. Berkenaan dengan hal ini dia mengacu pada harga yang belaku di pasar tenaga kerja (tas’ir fi al-a’mal). Dilihat dari definisi tersebut, maka UMR merupakan salah satu aplikasi dari pemikiran Ibnu Taimiyah, meskipun pada kenyataannya mungkin masih ditemukan hal-hal yang tidak sinkron dengan peraturan yang sudah dibuat pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk selalu mengevaluasi setiap kegiatan yang merugikan masyarakat, termasuk hak buruh.


[2] Drs. Nur Chamid, MM, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) Cet 1, hal 230
[3] Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S. E., M.B.A., M.A.E.P., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), Cet 4, hal 352
[4] Ibid, hal 19
[5] Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam terjemahan Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba Penerjemah Arif Maftuhin Dzofir, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) Cet 1, hal ix (Prolog)
[6] Taqi ad-din Ibnu taimiyah, Al Hisbah Fi Al-Islam,  (Madinah Munawarah: al-Jami’ah al-Islamiyah) hal 74
[7] Ibid,  hal 3
[8] Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta (Munrokhim Misanam, M. A. Ec., Ph. D dkk), Ekonomi Islam, (Jakarta:  Rajawali Pers, 2011), Cet 3, hal 230
[9]   Ibnu Taimiyah, op. Cit., hal 29
[10] Ibnu Taimiyah, op. Cit., hal 21
[11] Ibid, 18-19
[12] Ibid, 42-43
[13] Ibid, 42
[14] Ibid, 32
[15] Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Cet 1, hal 261
[16] Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S. E., M.B.A., M.A.E.P., op. Cit, hal 365
[17] Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, op. Cit, hal 308
[18] Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, op. Cit, hal 78
[19] Ahmad Azhar Basyir, M. A Dosen UGM, Garis Besar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1978), Edisi Revisi, hal 40
[20] Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, op. Cit., hal 32
[21] Adiwarman Azwar Karim, op. Cit, hal 364
[22] Nur Chamid, MM, op. Cit. hal 231
[23]  Imamuddin Yuliadi, SE, M.Si. Ekonomi Islam, (Yogyakarta: LPPI, 2001) Cet 1, hal 48
[24]  Adiwarman Azwar Karim, op. Cit, hal 355 dan 357
[25]  Nur Chamid, MM, op. Cit, hal 235
[26] Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, op. Cit., hal 54
[27] Ibid, hal 47
[28] Ibid, hal 29
[29] Adiwarman Azwar Karim, op. Cit., hal 371
[30] Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, op. Cit, hal 52
[31] Ibid, hal 43
[32] Adiwarman Azwar Karim, op. Cit, hal 360
[33] Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, op. Cit, hal xix