Minggu, 19 Maret 2017

Manajemen Superman; Daurah Tahfidz Nusantara 2016 Mataram NTB

Manajemen Superman;
Daurah Tahfidz Nusantara 2016 Mataram, NTB

Pada awal tahun 2016 ini, pernah terjadi perdebatan antara saya dengan suami saya. Suami menyarankan untuk berhenti kerja lalu meneruskan tahfidz al-qur’an. Tapi saran yang dia pilih sungguh mengejutkan, bagaimana tidak? Saya yang setua ini, memiliki pekerjaan dan pernah lama di pesantren, disarankan untuk masuk pesantren lagi demi tahfidz al-qur’an. Saya hanya geleng-geleng kepala sambil berpikir bagaimana cara untuk mewujudkan cita-cita ini tanpa memakan waktu lama ngoyot (berakar) di pesantren.
Setelah mencari tahu, dapat informasi dari teman mengenai program tahfidz al-qur’an dalam waktu 2 bulan yaitu 26 februari – 26 april 2016. Kebetulan dilaksanakan di Mataram, tempat kerja saya dan tepat di akhir kontrak kerja. Searching di internet ketemulah brosurnya yang WOW, menggiurkan setiap insan yang ingin menyelami kalam-kalam Ilahi.  Tanpa pikir panjang, resign kerja bismillah daftar karantina DTN.
Di samping hapalan al-qur’an, banyak hal yang bisa saya ambil pelajaran dari daurah (karantina) ini, baik dari sisi positif maupun negatifnya;


Ø  Sisi Positif
1.    Peserta DTN digembleng menjadi pribadi agamis dan disiplin
Kehidupan di DTN (Daurah Tahfidz Nusantara) benar-benar mirip pesantren, segalanya teratur sesuai jadwal. Aktifitas dimulai dari jam 03.00 pagi dan berakhir jam 22.00-23.00. Setiap pergantian jam akan ada pemberitahuan khusus dari tutor ikhwan melalui speaker. Di awal-awal mungkin terasa berisik namun lama-kelamaan menjadi terbiasa. Mirip seperti di pesantren, hanya saja dulu diatur dengan bel.
Waktu singkat tersebut benar-benar terfokus untuk menjadi abdi Allah. Ibadah sunnah baik sholat dhuha, tahajjud dan puasa sunnah Senin-Kamis sangat ditekankan. Kegiatan-kegiatan positif inilah yang diharapkan bisa menjadi bekal para peserta DTN di lingkungannya masing-masing.
2.    Peserta digembleng menjadi pribadi yang mengamalkan “fastabiqul khoirat”
“Fastabiqul khoirot” berlomba-lomba dalam kebaikan, ungkapan ini sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan di karantina. Semua peserta tidak peduli besar maupun kecil semangat dalam beribadah khususnya setoran hapalan. Mereka rela berlomba-lomba saling mengantri untuk menyetorkan hapalan meskipun memakan waktu lama.
Dari segi hapalan, dengan dibekali buku panduan khusus (buku mutaba’ah), para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok khusus. Dari akhwat sendiri dengan jumlah peserta ± 80 orang dibagi menjadi 7 kelompok, adapun ikhwannya kurang lebih sama jumlahnya. Jadi setiap mustami’ah (penyimak/tutor) membawahi ± 12 orang karena dipertengahan daurah ada beberapa peserta keluar masuk. Sedangkan halaqah (pertemuan) khusus untuk setoran hapalan sendiri ada 6x halaqah.
Peserta DTN dituntut mengasah otak, mencari sendiri tips menghapal cepat dan tepat sesuai kemampuan masing-masing. Perlu diketahui ada beberapa peserta yang sudah memiliki hapalan bahkan ada yang sudah 30 juz sehingga datang ke daurah sejatinya berniat muraja’ah (mengulang kembali) hapalannya. Maka tidak heran kurang dari 1 bulan ada yang sudah menghatamkan 30 juz.
3.    Menjalin persahabatan/ukhuwah Islamiyah antar peserta DTN
Dalam daurah ini, kita dipertemukan dengan wajah-wajah baru. Dari Sabang sampai Merauke tumplek blek jadi satu, besar kecil silaturahim disini, menjalin ukhuwah islamiyah. Adapun peserta terkecil di DTN ini adalah gadis kecil berusia ± 8 tahun dari Bima sedangkan yang tertua ada dari laki-laki umurnya ± 60 tahun. Dengan berbagai latar belakang dan profesi, para peserta meninggalkan sejenak sanak saudara, keluarga, profesinya dan bahkan sekolahnya, demi satu tujuan tahfidz al-qur’an.
Selain sisi positif, ada juga sisi negatif atau kelemahan-kelemahannya. Bagaimanapun kebenaran harus diungkapkan meskipun pahit, jika tidak, makin pahit nanti rasanya. Saya pribadi mohon maaf jika ada pihak yang tersinggung. Tetapi semua ini demi kebaikan DTN selanjutnya, karena memang perlu banyak dimaklumi daurah ini pertama kalinya dilaksanakan oleh penyelenggara sekaligus pertama di NTB.
Ø  Sisi Negatif
1.    Kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan brosur
Lokasi daurah, sebagaimana tertera dalam brosur bahwa daurah akan dilaksanakan di asrama haji Mataram, namun kenyataannya dilaksanakan di hotel Parasido (bukan nama sebenarnya, red). Hotel ini sempat berjaya di masanya, namun untuk sekarang mungkin lebih tepat disebut losmen.
Bukan masalah mau di hotel atau yang lainnya toh hotel tersebut memang luas dan bagus untuk sebuah kegiatan yang memakan waktu lama. Namun ketidaksesuaiannya dengan promosi itu yang jadi masalah. Terlebih tempat sholat yang digunakan adalah aula pertemuan yang disulap menjadi mushalla dadakan. Peserta laki-laki (ikhwan) di lantai bawah, sedangkan yang perempuan (akhwat) di lantai atas. Dengan keadaan seperti ini peserta akhwat sering enggan untuk ikut berjama’ah apalagi jika hari hujan. Selain merasa kelelahan jika harus naik turun tangga sebab berbagai aktifitas, juga karena tidak adanya satir/pembatas antara ikhwan dengan akhwat (satir ini baru dipasang beberapa hari setelah berlangsungnya kegiatan, red). Bahkan masalah teknis, seperti sound system sebagai penanda perubahan shalat imam terkadang tidak terdengar di lantai atas, seperti tebak-tebak tak berhadiah saja gerakannya.
Memang hotel ini Alhamdulillah saya rasa sangat nyaman dibandingkan dengan cerita teman saya yang berpengalaman mengikuti daurah di tempat lain yang konon satu ruang bisa diisi 10-15 orang, lokasinyapun di tempat rehabilitasi para pecandu narkoba. Tidak demikian di DTN, khusus akhwat diisi 4-5 orang/kamar. Berbeda dengan para ikhwan DTN, bisa diisi 9 orang/kamar bahkan tidurnya pun di aula. Mungkin ini masalah klise, semua sudah menerima dengan ikhlas. Namun masalahnya untuk sekelas daurah nusantara, tidak seharusnya acara dilakukan di lingkungan hindu (maaf yang setiap hari harus melakukan ritual-ritualnya dengan alunan musik dan lonceng ciri khasnya, red). Dan bahkan sebelahnya terdapat kafetaria yang setiap malam berdendang ria dengan sound sistemnya yang super besar. Kalau memang niat untuk dakwah, harusnya dari awal memang sudah diberitahukan sehingga peserta sudah siap menerimanya.
Tutor (ustadz/ustadzah), di dalam brosur dijelaskan akan didatangkan 20 hafidz/hafidzah dari seluruh Indonesia. Ketika melihat brosur, saya pribadi mempunyai harapan besar karena asumsi saya penyimaknya adalah orang-orang profesional, yang penuh pengalaman dan hapalan mereka mutqin (sudah diluar kepala). Namun sekali lagi kebanyakan dari penyimak/tutornya sangat jauh dari harapan peserta. Malah ada salah satu teman saya nyletuk “tutornya tidak lebih berintelektual dari peserta!”. Walah, bagi saya intelektual atau tidak bukan jadi masalah asalkan sudah berpengalaman dan memang mumpumi di bidangnya. Jumlah tutornya pun tidak sesuai dengan brosur dan bahkan tidak imbang dengan jumlah peserta. Tidak heran kalau kami harus mengantri bak ular tangga demi setoran hapalan. Anehnya lagi beberapa dari mereka tidak disiplin, datang terlambat tapi pulang cepat. Wong tutornya begitu, bagaimana dengan muridnya. Jika terjadi demikian, murid yang dewasa terpaksa punya inisiatif untuk setor hapalan di tutor yang lain, lah bagaimana yang kecil? yang ada mereka akan bermain dan ramai sendiri sehingga mengganggu kelompok lain.
Konsumsi, kembali lagi kita tidak membicarakan ikhlas tidaknya. Harusnya penyelenggara event besar ini sudah memperhitungkan menu apa yang pantas dan layak untuk dihidangkan bagi penghapal al-qur’an sekelas nusantara bukan lokal. Tak heran banyak makanan terbuang sia-sia karena tidak semua peserta cocok dengan hidangannya. Protes pada kokinya pun, malah kami terkena marah dan disuruh berbicara langsung dengan panitia. Sementara panitianya tidak jelas siapa. Jikalau lapor pada ketua panitia/penyelenggara, belum tentu stand by di lokasi daurah sedangkan HP wajib dikumpulkan.
Mengenai hidangan yang disuguhkan sebenarnya berbahan dasar OK, tapi kokinya KO. Bahkan lebih parah lagi, di awal-awal kita sudah biasa kekurangan makanan dan hanya makan nasi dengan krupuk kalau ada, dan baru terkondisikan dengan baik setelah satu bulan daurah berjalan. Di brosur juga tertera dengan tarif sedemikian rupa akan mendapatkan makanan 3x sehari dengan snack dan buah sebagai pelengkapnya. Tapi kenyataannya snack dan buah dihidangkan setelah beberapa peserta protes akan janji-janji di brosur.
Usut punya usut kokinya adalah masih kerabat penyelenggara yang belum berpengalaman memasak pada event besar apalagi kelas nusantara. Dan jikalau merasa capek akan tugas-tugasnya, salah satu diantara mereka pernah dengan santainya berbicara dengan saya,”tiap hari libur saya usul kita libur masak ya, saya capek?”. Waduh, kalau libur masak kita makan apa???. Haruskah kita makan di luar? Perlu diketahui tidak semua peserta memiliki uang lebih, ada diantara mereka yang bermodal dengkul jual apa saja demi mengikuti acara ini. Siapapun kokinya, harusnya dipersiapkan seprofesional mungkin dan masalah krusial seperti pendanaan juga diperhitungkan semaksimal mungkin terlebih untuk konsumsi.
Timing daurah, di dalam brosur tertulis daurah dilaksanakan selama 2 bulan penuh. Namun pada kenyataannya daurah dilaksanakan hanya dalam waktu 50 hari karena 10 hari pertama full diadakan acara seminar motivasi dll, yang jika ditinjau ulang banyak waktu di sela-selanya terbuang sia-sia sehingga menimbulkan kebosanan. Di samping itu, setoran hapalan selesai bukan tanggal 25 April melainkan 23 April dengan alasan persiapan wisuda. Jadi total hari aktif hanya 47 hari belum terpotong hari libur setiap jum’at (± 7 jum’at). Seandainya manajemen telah mempersiapkan segalanya dengan rapi dan terperinci, sebagai pemanasan dan adaptasi saya rasa seminar dan tetek bengeknya cukup diadakan 2-3 hari saja.
2.    Ketidak tepatan penyeleksian peserta
Asumsi saya dari awal datang, daurah ini bertujuan untuk hapalan al-qur’an bukan tahsin (perbaikan membaca al-qur’an). Kalaupun ada tahsin, itu hanya sekedar materi tambahan umum di awal seminar atau saat-saat kajian mingguan. Artinya para peserta yang terdaftar sudah terseleksi sesuai kaidah membaca al-qur’an. Dengan demikian, datang ke tempat DTN langsung menghapal. Tapi kenyataannya disana ada penyeleksian ulang yang lagi-lagi memakan waktu.
Setelah penyeleksian ulang, para tutor membagi peserta menjadi beberapa kelompok tahfidz (hapalan). Namun yang saya heran ada satu kelompok yang bukan kelompok bagian tahfidz melainkan tahsin Ini berarti maaf ada beberapa orang yang kesannya panitia mekso menerimanya di DTN. Sehingga ada peserta nekad mengundurkan diri di awal daurah karena niatnya langsung hapalan harus pupus disebabkan masuk dalam kategori tahsin yang menurut dia menghabiskan waktu. Bahkan lebih tragisnya, ada salah satu peserta yang dipertengahan daurah terpaksa dengan sadar mengundurkan diri, karena mohon maaf membaca saja masih grotal-gratul alias mengeja, dan tutor khusus pembimbing tahsinnya justru mengundurkan diri karena beberapa sebab. Akhirnya peserta ini dibiarkan terbengkalai dan tak ada satupun tutor bertanggung jawab akan nasibnya sampai ada dari peserta yang iba melihatnya dan mengajarkannya tahsin, meski akhirnya dia tetap menyerah.
3.    Kelemahan dan sakleknya metode hapalan
Metode hapalan yang diterapkan di DTN adalah metode Turki dan lagi-lagi hal ini tidak disampaikan sebelumnya kepada peserta. Metode ini bisa disebut metode terbalik, yaitu menghapal al-qur’an mulai dari halaman 20 pada setiap juznya. Sangat berbeda dengan metode Sudan yang mainstream di Indonesia yaitu urut menyelesaikan satu juz penuh baru pindah juz lain.
Menggunakan metode Turki, peserta diwajibkan menghapal dimulai dari halaman 20 dari juz 1 hingga 30, setelah satu putaran tersebut baru boleh melanjutkan halaman selanjutnya. Dan setiap satu putaran sebagai tanda syukur dikumandangkan lafadz takbir 1x dengan suara lantang. Jika semua putarannya selesai yaitu telah mencapai halaman 1 di setiap juznya hingga hatam al-qur’an, baru takbir 3x.
Metode ini sebenarnya sangat bagus diterapkan karena mampu membangkitkan semangat dan menghilangkan kebosanan. Bayangkan saja setiap putaran yang diselesaikan menciptakan sugesti pada kita seakan-akan kita telah menghatamkan 30 juz. Tapi lagi-lagi bagi saya dan peserta lainnya yang terbiasa membaca al-qur’an secara urut tentu membuat kebingungan dan kerancuan, terlebih bagi mereka yang suka memahami maknanya terlebih dahulu sebelum menghapal. Contohnya umpama bertepatan menghapal tentang kisah-kisah terdahulu, peserta akan bingung karena belum-belum sudah ending kisahnya atau jika tentang sebuah peristiwa tiba-tiba sudah ada pembahasan mengenai penetapan hukum dari Allah tanpa kita ketahui terlebih dahulu runtutan peristiwa dan asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat).
Sah-sah saja menggunakan metode apapun, toh yang terpenting niat kita menghapal, tetapi kerancuan inilah yang membuat peserta bingung. Walhasil, tidak sedikit dari mereka merasa tidak nyaman  dan akhirnya mengundurkan diri di pertengahan, tanpa diberikan wejangan solusi agar mereka bisa bertahan.
Saking sakleknya metode DTN dan ambrul adulnya manajemen, banyak peserta yang meminta diadakan pertemuan langsung dengan penyelenggara khusus untuk protes. Banyak dari mereka mengeluh karena hapalan tidak ada yang nyantol di otak, hilang begitu saja. OK, penyelenggara berdalih memang begitulah daurah dimanapun. Daurah hanya menyediakan ruang setoran bukan muraja’ah. Tapi setidaknya beri kami tips menghapal cepat dan tepat meskipun hanya sedikit, agar ada bekal di rumah. Meminjam kata dari teman saya, ibarat persiapan UMPTN, bagaimana trik jitu menjawab 100 soal dalam waktu singkat ± 2 jam, begitu pula dengan tahfidz.
Menurut hemat saya, alangkah bagusnya menggunakan metode yang fleksibel dan mudah diterima peserta. Bisa juga dengan mixed metode (Turki dan Sudan), yaitu menggunakan putaran seperti Turki tapi urut dari awal juz bukan terbalik. Atau bisa juga mixed metode dari setiap awal surat sehingga runtut pembahasannya..
4.    Manajemen superman
Poin ini adalah poin yang paling saya soroti, kenapa demikian? Manajemennya benar-benar ambrul adul. Saking banyaknya protes dari para peserta kepada para tutor yang seharusnya hanya bertugas sebagai penyimak tapi ini juga merangkap sebagai panitia. Walhasil, dengan percaya dirinya ketua panitia membubarkan kepanitiaan. Hanya dia sendiri yang menghandle tampuk kepanitiaan, manajemen superman.
Sebagai kategori event besar, sudah seharusnya manajemen dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya. Setidaknya, ada struktur panitia lengkap baik konsumsi, kebersihan, acara dll. Saking ambrul adulnya, tidak heran sampah sisa makanan berserakan dimana-mana hingga menjamur, laundryan tidak kunjung datang hingga pernah kami harus menunggu sampai seminggu dan air minum sebagai kebutuhan krusial sampai kehabisan. Bahkan lebih dari itu, peserta anak-anak bercampur-baur dengan peserta dewasa. Kemudian peserta dewasa ditugaskan sebagai ketua yang menghandle mereka. Jika sakit atau bermasalah, mereka pula yang harus bertanggungjawab. Walah, maaf kami disini bukan berniat sebagai pengasuh tapi fokus menghapal al-qur’an. Sudahlah, itu tidak masalah tapi sesuai janji di brosur harusnya ada panitia khusus bahkan dokter khusus untuk menjaga kesehatan peserta. Walhasil, karena ketua panitia merasa kewalahan dengan kinerjanya yang superman, akhirnya dia membuat panitia dadakan yang diambil dari beberapa peserta, padahal niat awalnya mereka hanya untuk fokus menghapal.
Ada lagi permasalahan terpenting yang belum terpikirkan oleh panitia, yaitu bagaimana mengkondisikan para peserta yang sudah menyelesaikan putaran penuh 30 juz. Hal ini disebabkan, banyak dari peserta dalam waktu 30-35 hari sudah bisa menyelesaikan setoran hapalan. Maka bagaimana dengan waktu yang tersisa, haruskah pulang terlebih dahulu. Kenyataannya mereka dibiarkan terbengkalai begitu saja, disuruh muraja’ah hapalan sendiri-sendiri yang membuat semakin tidak semangat dan membosankan. Harusnya manajemen menyediakan beberapa penyimak handal khusus untuk muraja’ah bagi mereka yang sudah hatam. Maka tidak heran, satu persatu dari mereka pulang terlebih dahulu dan tidak ikut wisuda.
Dari sini ada beberapa pelajaran penting bagi saya pribadi dan umumnya bagi para insan yang ingin menghapal al-qur’an dengan cara instan namun pasti. Diantaranya;
1.    Pilihlah tempat daurah tahfidz yang sudah terbukti kualitasnya yang tidak obral janji, melalui testimoni dari para alumnusnya dan jangan tergiur dengan harga maupun promosi. Sedikit targetnya tidak masalah asalkan menancap di hati dan ingatan (mutqin). Jangan sampai mampu menyelesaikan 30 juz tapi bak debu di atas batu, yang hilang begitu saja saat terkena air hujan atau tertimpa angin.
2.    Galilah informasi secara detail mengenai lokasi, profesionalitas manajemen dan yang terpenting tutornya. Karena ibarat berjama’ah sholat, tutor adalah imamnya. Imamnya semangat dan khusyu’ makmum nantinya juga demikian.
Sekali lagi saya tekankan, bukannya tidak ikhlas, tidak nrimo ing pandum (nerima apa adanya) karena para peserta sejatinya sudah ikhlas lahir batin berangkat ke daurah. Tetapi ini masalah profesionalitas untuk acara besar yang seharusnya di planning dan survey tempat dll dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, segala kemungkinan yang terjadi di lapangan bisa diminimalisir dan bisa disampaikan jauh-jauh hari pada peserta jika ada kekurangannya, agar mereka tidak kecewa. Bagi para penyelenggara event besar seperti daurah, pelajaran penting bahwa tidak ada kata santai, ujug-ujug atau dadakan untuk berhasilnya sebuah program, semuanya harus dipikirkan apalagi urusan kepanitiaan, semuanya harus jelas. Tapi nasi sudah menjadi bubur, saya berharap dan berdoa semoga DTN selanjutnya menjadi lebih baik sehingga tidak ada lagi istilah Manajemen Superman.

Salam Perdamaian dan “Wa Tawashow bil-haqqi wa Tawashow bish-shabri”

Ribetnya Jual Motor Setelah Balik Nama; BPKB masih di Polresta

Sharing pengalaman, awal bulan Maret kemarin saya jual motor untuk menambah DP KPR. Awalnya saya posting lewat Fb dan forum jual beli online yang ada di wilayah Kediri namun respond kurang greget. Langsung saya terpikir untuk posting di OLX, benar juga kurang dari 5 menit sms bahkan telpon banyak banget nongol di HP. Manjur juga jual beli di OLX (bukan niat promosi ya). Pertanyaan demi pertanyan dari calon user maksudnya pembeli mulai berdatangan. Usut punya usut ternyata harga yang saya tawarkan lebih rendah 100-200 rb dari harga standar, namun rata-rata mundur teratur gara-gara BPKB masih dalam proses balik nama dan baru keluar bulan April 2017. Padahal BU (Butuh Uang) banget.
Saya beli motor Yamaha Mio J itu sekitar bulan Agustus 2016, dengan harga di bawah pasaran itupun saya temukan di OLX. Namun, saya rasa penjual motor itu sangat diuntungkan. Dengan kondisi motor pajak mati 3 tahun, servis sana sini dan dia menawarkan di OLX harga 6.999.000,00, saya hanya menawar harga  6.550.000 dengan asumsi saya akan mengikuti program pemutihan 2016 jadi dapat potongan pajak. Saat itu saya langsung mengikuti program pemutihan yang harusnya pertahun membayar 200rb x 3 tahun, saya hanya membayar 400rb. Saya juga langsung balik nama 350rb dan bayar tetek bengeknya yang jika ditotal semuanya 1juta, karena saya berkeyakinan itu motor bakal nemenin sampai bertahun-tahun lamanya.

bentar ya belum kelar mau ke bank ngurus KPR

Jumat, 01 Mei 2015

PENEMPATAN DI LOMBOK

PENEMPATAN DI LOMBOK

12-03-2015 adalah hari yang paling bersejarah dalam hidupku. Banyak hal kenapa harus disebut sejarah, baru pertama kalinya aku naik pesawat sendirian dan perjalanannya antar pulau di Indonesia, Surabaya - Lombok. Dulu sebenarnya aku sudah pernah naik pesawat 3 kali, tahun 2006 terhitung perjalanan dari Jakarta – Yaman – Kairo (transitnya di Yaman 12 jam, dari siang hingga malam tapi sayangnya teman-teman seberangkatan tidak ada yang mengajakku jalan-jalan, jadi hanya berdiam diri di Hotel, maklum dari 16 orang ceweknya hanya 2 saja).
Setelah belajar di Kairo selama 4 tahun, Februari tahun 2011 aku baru pulang dari Kairo itupun karena dievakuasi, gratis naik pesawat Garuda Indonesia selama 10 jam, langsung Kairo-Jakarta, waktu itu disambut oleh Bapak Wapres Budiono. Perjalanan ketiga, dari Jakarta – Jawa Timur dengan Lion Air yang waktu itu kusebut sebagai pesawat yang mirip becak tapi udara. Kusebut demikian karena waktu itu belum sembuh dari jet lag, 10 jam naik pesawat elite Garuda, keesokan harinya pulang ke kampong halaman naik pesawat ekonomis bin mlipis, perbandingan yang sangat jauh dan itu pertama kalinya kurasakan. Tapi jangan salah, saat ini Lion Air jadi langgananku bepergian antar pulau.
Semua perjalanan diatas tidak pernah sekalipun aku sendiri yang mengurus, semuanya dibantu oleh broker perjalanan yang mengantarkan aku ke Kairo hingga pulang ke Tanah Air. Jadi aku sendiri belum pernah berpengalaman soal kepengurusan tetek bengek perjalanan apalagi antar pulau. Ya, baru kali ini aku harus mengurus sendirian mulai dari ticketing hingga tetek bengeknya di Bandara Surabaya. Awalnya aku canggung dan takut kalau ada calo ataupun orang-orang jahat yang memanfaatkan ketidaktauan seseorang. Ternyata, itu tidak benar, masalah ticketing untuk naik pesawat sama dengan naik kereta api sama. Simple! Apalagi sekarang bisa pemesanan online, traveloka kek dll atau kalau tidak mau ribet langsung saja ke jasa ticket dan travel. Perbedaanya mungkin ada di kata-kata asing yang tidak biasa kita dengar kecuali di Bandara saja. Seperti boarding pass, delay, take off, landing dan lain-lain.
Ada satu pengalaman yang tak terlupakan dari perjalananku ini. Karena ini pertama kalinya aku mengadakan perjalanan sendiri, aku ngekor dan ngelihat saja setiap orang yang lalu lalang ke ruang check in tanpa bertanya karena malu (takut dikira ndeso, red). Setelah check in, aku melihat orang yang aku ikutin sedang melakukan packaging. Dari situ aku langsung membuat kesimpulan bahwa packaging itu adalah kewajiban dan gratis tanpa dipungut biaya mungkin all in one dengan ticketnya. Lagi-lagi tanpa bertanya, Aku pun ikut serta melakukan packaging, tak tahunya ditarik @ 2  x Rp. 50.000,00, mana uangku di dompet lagi pas-pasan. Sebenarnya untuk ticket semua sudah dicover oleh kantor yang akan mempekerjakanku dan bahkan diberi uang saku untuk perjalanan, namun saat itu uang belum cair. Langsung aku ceritakan ke suamiku, dan dia menjawab kalau itu tidak wajib. Bodohnya, malu bertanya rasain sendiri!.
Perjalanan Surabaya – Lombok tertulis 1,50 menit, ketika sudah di dalam pesawat di pengumuman ternyata hanya 45-50 menit, aku lupa kalau Lombok ada di Wilayah Timur Indonesia. Hahaha,,,, Akhirnya aku merasakan adanya perbedaan jam antara aku dan dia (suamiku, red).
Sesampainya di BIL (Bandara Internasional Lombok), aku langsung dijemput oleh sahabatku, Anung, teman seperjuanganku waktu sekolah pasca sarjana di UGM. Rumahnya sangat jauh dari Bandara, namun demi sahabatnya tercinta dia mau menjemputku bahkan mengantarku langsung ke tempat kerja. Rumahnya ada di Lombok Timur, sedangkan BIL ada di Lombok Tengah, dan tempat kerjaku ada di Kota Mataram, dekat dengan Lombok Barat. Next Episode… Lombok I’m Coming,



Selasa, 07 Agustus 2012

Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kegiatan Ekonomi


Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kegiatan Ekonomi
Oleh: Ana Fadhilah
A.     Riwayat Hidup
Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah lahir pada tanggal 22 Januari 1263/10 Rabiul Awwal 661 H.
Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir serta ulama  Islam dari Harran, Turki. Dia dibesarkan dari keluarga berpendidikan tinggi. Ayahnya (Abd al-Halim), pamannya (Fakhr ad-Din) dan kakeknya (Maj ad-Din) merupakan para cendekiawan ulama besar madzhab Hanbali. Tradisi keilmuan di lingkungannya serta berkat kecerdasaannya dalam memahami berbagai disiplin ilmu membuat ibnu taimiyah menjadi ahli dalam tafsir, hadist, fiqih, matematika dan filsafat dalam usia belasan tahun.[1]
Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun (tahun 1268). Dia dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. Ibnu Taimiyah terkenal sebagai seorang penulis, orator dan pemimpin perang yang handal. Ketika ayahnya meninggal (1282 H) Ibnu Taimiyah menggantikan posisi ayahnya sebagai Guru Besar Hukum Hanbali dan memangku jabatan selama 17 tahun.[2]
Tidak hanya di lapangan ilmu pengetahuan saja dia terkenal, dia juga pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syakhab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299 Masehi dan mendapat kemenangan yang gemilang. Pada Februari 1313, juga bertempur di kota Jerussalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah karirnya itu, dia tetap mengajar sebagai profesor yang ulung. Karya-karya bukunya mencapai 300 jilid antara lain Fatwa Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Syaikh Al-Islam, Assiyasah Asy-syar’iyyah fi Islah Al-Ra’i wa Al-Ra’iyah, Al-Hisbah Fi Al-islam, Al-Jawab As-shahih li Man Baddala Din Al-Masih, Al-Sarim Al-Maslul Asy-Syatim Ar-Rasul, dan sebagainya.
Ibnu Taimiyah tidak terbatas berkecimpung dalam dunia pena dan buku, ketika kondisi tertentu tanpa ragu berkecimpung dalam dunia politik. Maka tidak heran jika masyarakat dan pemerintah banyak memberikan penghormatan kepadanya hingga membuat sebagian orang iri dan berusaha untuk menjatuhkannya. Dalam sejarah hidupnya tercatat sudah empat kali keluar masuk tahanan. Selama dalam tahanan dia tidak pernah berhenti menulis dan mengajar, bahkan ketika pemerintah mencabut hak menulisnya dengan mengambil pena dan kertasnya, dia tetap menulis dengan batu arang. Ibnu Taimiyah wafat di dalam tahanan pada tanggal 26 September 1328/20 Dzulqa’dah 728 H setelah mengalami perlakuan kasar selama lima bulan.[3]

B.     Al-Hisbah dan Moral Masyarakat
Fokus perhatian Ibnu Taimiyah dalam pemikirannya terletak pada masyarakat, fondasi keadilan, moral dan bagaimana mereka menempatkan segala aktifitas hidupnya termasuk bidang ekonomi sesuai aturan syariah. Mengenai semua ini, maka pemerintah dan ulama berperan penting dalam membimbing dan mendorong masyarakat.[4]
o   Hakikat hisbah
Kata hisbah berasal dari akar kata ha-sa-ba yang berarti “problem aritmetis”, “jumlah”, “pahala”. Kata hasaba yahsubu berarti “menghitung”. Bentuk verbalnya ihtasaba berarti “mempertimbangkan”, atau mengharapkan pahala di akhirat dengan amal shaleh. Dari sinilah barangkali kata ihtisab diidentikkan dengan aktivitas-aktivitas seseorang mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan (ma’ruf) dan meninggalkan kejelekan (munkar).
Secara teknis hisbah berarti lembaga negara yang bertugas untuk mengajak masyarakat berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan (amar ma’ruf nahi munkar). Meski al-Qur’an menggambarkan bahwa setiap muslim berperan aktif dalam kegiatan ini, hal ini telah dijadikan sebagai fardhu kifayah, suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, negara islam diperintahkan melembagakan aktivitas ini untuk mengawasi penerapannya dalam kehidupan masyarakat.[5]
Pada awal mula berdirinya negara islam di Madinah, nabi bertugas membentuk lembaga-lembaga negara dan menegakkan norma-norma agama dalam kehidupan. Di samping itu nabi juga memperhatikan akhlak-akhlak masyarakat dalam beribadah dan bemualamah. Seringkali nabi sendiri melakukan inspeksi pasar dan menghakimi orang-orang yang melakukan kecurangan. Maka dalam hal ini nabi bisa disebut muhtasib pertama dalam sejarah islam. Selanjutnya ketika tugas nabi semakin bertambah, beliau menunjuk sahabatnya untuk membantu melaksanakan tugas tersebut.
Hingga generasi setelah Rasulullah dan para sahabat, lembaga hisbah masih tetap populer sepanjang sejarah umat islam, meski dinamakan berbeda-beda, seperti di Afrika dinamakan dengan shahib as-suq, di Turki muhtasib aghasi dan di India disebut kotwal. Dan dalam sejumlah kasus tertentu, qladi (hakim) dan muhtasib dipercayakan kepada orang yang sama. Di tempat lain, departemen kepolisian (syurthah) dan hisbah dikepalai oleh orang yang sama.
Namun seiring perkembangan budaya Barat, hampir semua peradaban islam terkikis termasuk lembaga-lembaga muslim yang ada mengalami modifikasi drastis, sehingga hisbah semakin hari semakin beralih fungsi. Sejak abad 19 negara-negara islam seperti Persia, Turki, Mesir dan India telah mengubah fungsi hisbah menjadi departemen sekular dan mengesampingkan muatan religius. Saat ini, dalam masyarakat-masyarakat muslim fungsi-fungsi hisbah diserahkan kepada berbagai departemen pemerintah dan fungsi-fungsi religiusnya dipindahkan ke posisi sekunder. Hanya Saudi Arabia yang barangkali sampai sekarang masih mempertahankan fungsi tersebut meskipun juga telah membagi-bagikan fungsi-fungsi sekular pada sejumlah departemen dan kementriannya.
Secara idealnya, muhtasib adalah seorang yang muslim, merdeka, laki-laki, berintegritas tinggi, berwawasan luas, berstatus sosial tinggi, berkualitas dan ahli syariah dengan tingkat kedalaman pengetahuan adat dan norma sosial yang mendalam.[6]

o   Fungsi-fungsi muhtasib
a.       Fungsi yang berkaitan dengan hak Allah
Muhtasib bertanggungjawab memastikan masyarakat secara keseluruhan, mempunyai organisasi dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan ibadah. Artinya kategori ini mencakup kegiatan-kegiatan keagamaan (ibadah) seperti penegakan dalam penunaian rukun islam (shalat, zakat, puasa, haji), pelaksanaan shalat jum’at, perayaan Ied dan sarana-prasarana masjid.
b.      Fungsi yang berkaitan dengan hak-hak manusia
Muhtasib bertugas  memantau penegakan keadilan di masarakat. Sebagai tugasnya memantau kegiatan-kegiatan dalam bidang muamalah atau bidang ekonomi seperti perilaku dalam pasar (keakuratan dalam timbangan dan kejujuran dalam kontrak), memantau kualitas produk-produk makanan atau meminimalisir eksploitasi yang mungkin terjadi di bidang ini.
c.       Fungsi yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan manusia
Muhtasib memberikan perhatian khusus terhadap berbagai layanan umum. Kategori ini umumnya berkaitan dengan urusan tata pengelolaan kota seperti menjaga kebersihan kota, kesehatan kota, penerangan jalan, pengelolaan sampah dan menjaga tata gedung agar tidak merugikan kepentingan umum.
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat tidak akan terwujud kecuali dengan bersatu dan bekerjasama, yaitu gotong royong dan tolong menolong. Gotong royong dalam menciptakan mashlahah dan tolong menolong dalam mengatasi masalah. Pepatah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk madaniy (membangun) sehingga ketika mereka berkumpul maka akan menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengandung kemashlahatan dan mencari berbagai solusi untuk mengatasi masalah. Oleh karena kepentingan-kepentingan tersebut, manusia perlu mematuhi pemerintah “amir” guna mewujudkan kemashlahatan dan mentaati seorang pelarang “nahin” untuk mencegah kemafsadahan.
Dari situlah manusia pasti terikat dengan kewajiban-kewajiban mematuhi “pemerintah” dan “pelarang”. Mereka yang belum sempat menerima risalah Allah atau belum beragama biasanya memberikan kepatuhan kepada para raja, hal-hal yang berkaitan dengan kemashlahatan dunia, terkadang benar dan terkadang sebaliknya. Kedzaliman mengakibatkan kesengsaraan dan keadilan melahirkan kemuliaan. Oleh sebab itulah dikatakan bahwa Allah membantu negara yang adil meskipun kafir, dan tidak membantu negara yang dzalim meskipun beriman.[7]

C.     Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dalam ekonomi
Ibnu Taimiyah mempunyai cukup banyak karya pemikiran termasuk dalam bidang ekonomi. Pemikiran ekonominya terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti Majmu’ Fatawa Syaikh Al-Islam, Assiyasah Asy-syar’iyyah fi Islah Al-Ra’i wa Al-Ra’iyah (Legal Policies to Reform the Rulers and the Ruled) dan Al-Hisbah Fi Al-islam. Ibnu Taimiyah banyak membahas tentang problema ekonomi pada zamannya, baik dalam tinjauan sosial maupun hukum islam (fiqh) meski demikian karya-karyanya banyak mengandung ide yang memberi kontribusi bagi para ilmuwan setelahnya.
Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah fokus pada keadilan yang hanya terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak. Sedangkan yang cukup signifikan adalah membahas wilayah makroekonomi seperti tentang kompensasi wajar, harga wajar, mekanisme pasar, regulasi harga, nilai-nilai etika bisnis yang dilandasi oleh Al-Qur’an dan As-sunnah, lebih menarik lagi dijelaskan tentang peran negara serta pemerintahannya dalam mengatur setiap lini kehidupan masyarakat baik berkaitan dengan kehidupan bernegara maupun beragama. Untuk memenuhi makalah tugas akhir semester, maka penulis hanya membahas tentang pemikiran Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan jenis kegiatan ekonomi yaitu produksi, konsumsi dan distribusi.

1)      Produksi dan Konsumsi
Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan suatu produk barang dan jasa yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara konsumsi adalah pemakai atau yang memanfaatkan hasil produksi tersebut. Kegiatan produksi dan konsumsi  merupakan sebuah mata rantai yang saling berkaitan. Apabila keduanya tidak sejalan, maka tentu kegiatan perekonomian tidak berhasil sesuai yang diinginkan.
Tujuan seorang konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa menurut perspektif islam adalah mencari kemashlahatan maksimum begitu juga dengan produsen. Tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan mashlahah maksimum bagi konsumen. Dengan kata lain tujuan orisinil produksi adalah mendapatkan keberkahan, selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, produksi juga harus berorientasi pada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. [8]Ibnu Taimiyah menjelaskan secara detail mengenai hal ini serta bagaimana menghadapi berbagai permasalahan yang muncul di dalam prakteknya.

o   Pengaturan pasokan barang dan jasa
Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Hisbah fi Al-islam banyak menjelaskan keterkaitan pemerintah dalam mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, maka sebagaimana zaman Rasulullah dibentuklah lembaga yang bertugas untuk mengatur keadilan yaitu muhtasib. Muhtasib mempunyai tugas dalam mengatur produksi serta pasokan barang dan jasa dengan berbagai cara, diantaranya adalah;
1.      Muhtasib harus memastikan bahwa sumber daya tidak mengalir pada produksi serta distribusi barang dan jasa yang secara kategori haram menurut syariah.
2.      Muhtasib harus selalu ketat mengawasi pasokan barang-barang kebutuhan pokok. Pada masa kritis, muhtasib dapat memaksa para penimbun barang untuk mengeluarkannya di pasar.[9]
3.      Semua perdagangan dilaksanakan di pasar terbuka. Kontrak-kontrak rahasia atau pasar gelap dapat mengganggu aliran pasokan oleh karenanya dapat mengganggu stabilitas tingkat harga yang alami.
4.      Para pedagang tidak boleh bersekongkol untuk menawarkan harga tinggi secara artifisial (tidak alami), ini dilakukan untuk mencegah praktek monopoli yang dapat merugikan masyarakat.[10]
5.      Para pedagang tidak boleh membuat kelompok untuk mencegah pemain baru di pasar. Akses bebas terbuka untuk siapa saja yang ingin masuk pasar.[11]
6.      Para pedagang kota tidak diizinkan menjemput para pemasok barang dari desa di tengah jalan dan membeli produk mereka dengan harga murah serta mencegah mereka mengetahui kondisi pasar sebenarnya.[12]
7.      Perantara (makelar) yang tidak menambah nilai guna suatu produk dan hanya merugikan pembeli serta penjual, maka harus disingkirkan untuk mencegah eksploitasi dan untuk melancarkan arus pasokan.[13]
8.      Kepentingan para pedagang juga dilindungi dari tindakan dumping di pasar oleh sekelompok kecil pedagang, karena kecenderungan ini membahayakan kepentingan mayoritas.[14]
9.      Para pedagang dan produsen tidak diizinkan menyembunyikan cacat suatu produk dan tidak diperbolehkan membuat sumpah palsu demi produk mereka, maka dari sini muhtasib juga berperan mengatur periklanan dalam konteks zaman sekarang.

o   Supply dan demand
Menurut Ibnu Taimiyah dalam Al-hisbah fi Al-islam menyebutkan dua sumber persediaan dalam produksi, yakni produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta. Untuk menggambarkan permintaan barang tersebut dia menyebutkan dengan istilah raghbah fi asy-syai’ berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan, sedangkan faktor lainnya adalah pendapatan dan tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Perubahan dalam supply digambarkan sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang yang disebabkan oleh dua faktor di atas, yakni produksi lokal dan impor.[15]
Pernyataan di atas menunjukkan atas apa yang selama ini kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran (supply) dan permintaan (demand) yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan pada harga yang sama, atau sebaliknya. Penurunan permintaan pada harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga sama. Apabila terjadi penurunan persediaan disertai kenaikan permintaan, dipastikan harga akan mengalami kenaikan dan begitu pula sebaliknya. Namun kedua perubahan ini tidak selamanya beriringan, ketika permintaan meningkat sedangkan persediaan barang tetap, maka harga akan mengalami kenaikan.  Ibnu Taimiyah menjelaskan,
“Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kedzaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (qillah asy-syai’) atau peningkatan jumlah penduduk (katsrah al-khalq), hal ini disebabkan oleh Allah SWT.” [16]
Dari pernyataan di atas, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kenaikan harga bisa disebabkan karena penurunan jumlah barang (supply) disebabkan meningkatnya jumlah penduduk dapat disebut juga kenaikan demand. Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan supply dan kenaikan demand seperti dalam kasus ini dikategorikan sebagai perbuatan Allah, yaitu mengindikasikan atas mekanisme pasar dalam kondisi alamiah yang impersonal.
Ibnu taimiyah memberikan penjelasan yang rinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya terhadap tingkat harga yaitu;[17]
1.      Permintaan masyarakat (ar-raghbah) yang sangat bervariasi (people’s desire) dan berubah-ubah terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (al-mathlub). Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil daripada yang banyak jumlahnya. 
2.      Tergantung pada jumlah peminat barang (thullab/demander/consumer). Semakin banyak jumlah orang yang menginginkan suatu barang, maka akan semakin tinggi pula nilai/harga barang tersebut begitu juga sebaliknya.
3.      Kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang besar dan kuat, maka harga akan  naik, begitu juga sebaliknya.
4.      Kualitas pembeli barang (al-mu’awid). Jika pembelinya adalah orang yang kaya dan terpercaya dalam membayar tanggungannya, maka bisa jadi harga yang ditawarkan lebih rendah daripada pembeli yang tidak kredibel atau suka menunda pembayaran.
5.      Jenis uang yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran. Harga akan lebih rendah jika menggunakan mata uang yang umum digunakan daripada uang yang jarang dipakai.
6.      Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan diantara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran akan lebih rendah daripada yang belum ada di pasaran. Begitu pula harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada angsuran.
7.      Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau memperoleh barang tersebut, maka semakin tinggi pula harga yang diberikan begitupula sebaliknya.

o   Kontrol kualitas
Kualitas (mutu) adalah tingkat baik buruknya taraf atau derajat sesuatu. Dalam produk bisnis membutuhkan sebuah manajemen keseluruhan dari pengelola produk tersebut, mulai dari pembuatan, pemasaran hingga pemeliharaan sehingga perusahaan unggul dalam semua dimensi produk dan jasa yang penting bagi pelanggan.
Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah secara detail memberi penjelasan dengan mengambil pendapat para ulama terdahulu dalam mengatasi beberapa kasus. Kasus yang mirip dengan masalah ini adalah tindakan Umar bin Khattab ketika melihat seorang laki-laki mencampurkan air ke dalam susu untuk dijual, susu langsung dibuang oleh Umar. Dari situlah sebagian ulama memberikan fatwa berdasarkan dalil tersebut. Yaitu dengan apa yang dilaporkan dari Nabi Muhammad Saw bahwa beliau melarang penjualan susu bercampur air, meskipun tidak untuk diminum, karena jika dicampur pembeli tidak akan tahu kadarnya susu dari air tersebut.[18]
Meskipun Umar telah membuang susu tersebut namun diperbolehkan saja untuk disedekahkan daripada dibuang, karena hal itu juga merupakan sanksi terhadap penipuan dan peringatan keras bagi si pelaku untuk tidak mengulanginya. Begitu juga pemanfaatan barang oleh fakir miskin lebih bermanfaat daripada dibuangnya. Adapun Umar membuangnya kemungkinan karena tidak ada yang memerlukan derma di Madinah pada saat itu.
Kemudian Ibnu Al-Qasim berpendapat bahwa pemberian sanksi dengan bersedekah dilakukan jika produknya sedikit, namun jika banyak sebaiknya tidak dilakukan penyitaan untuk disedekahkan, melainkan pemiliknya dijatuhi suatu sanksi lain, untuk mencegah dia kehilangan banyak harta disebabkan sanksi sedekah.
Jika pemerintah tidak bisa memberi sanksi pelenyapan barang atau sedekah, pemerintah seharusnya mempunyai kebijakan dalam mencegah kerugian masyarakat akibat produk-produk yang mengandung penipuan tersebut baik dengan memberantas penipunya atau mengeluarkan dia dari pasar.

o   Regulasi kebutuhan pokok
Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa menjamin dan mengatur kebutuhan pokok masyarakat merupakan suatu kewajiban kolektif  (fardhu kifayah), diantaranya adalah kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang produksi, seperti produk-produk pertanian, tekstil dan bangunan. Masyarakat menurut pandangan islam adalah kumpulan pekerja-pekerja yang menyelenggarakan hidup dengan tolong menolong dan saling melengkapi, bukan masyarakat persaingan kepentingan. Inilah pentingnya al-Qur’an menjelaskan bahwa manusia tercipta dari satu keturunan, Adam dan Hawa.[19]
Ketika produk-produk kebutuhan pokok lokal tidak dapat mencukupi kebutuhan pasar maka bisa didatangkan dari negara lain. Walaupun di sana penduduknya non-muslim, umat muslim boleh memakai pakaian buatan mereka tanpa harus dicuci terlebih dahulu, bagaimanapun mereka tetap membutuhkan orang lain. Begitu juga makanan, mereka dapat mengkonsumsi hasil pertanian impor seperti halnya tempat tinggal mereka juga dapat mendatangkan para pekerja bangunan dari negara lain. 
Oleh sebab itulah para ulama, seperti Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan iman lainnya seperti Imam Ghazali dan Al-jauzi, menetapkan bahwa memproduksi barang-barang tersebut hukumnya fardhu kifayah sebagaimana perang (jihad) kecuali saat kondisi tertentu bisa berubah menjadi fardhu ‘ain seperti ada invasi negara lain yang hendak menduduki negara umat islam.[20]

2)      Distribusi, pendapatan dan keuntungan
Distribusi adalah proses menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menambah nilai guna/manfaat dan mashlahah dari suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen melalui proses pemindahan tempat, pengaturan waktu dan teknis pelaksanaan tertentu. Adapun istilah lain dari distribusi adalah proses pembagian (sebagian penjualan produk) kepada faktor-faktor produksi yang ikut berperan dalam memperoleh pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang/material lainnya yang diterima seorang produsen/perusahaan dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa pihak lain.
Idealnya motivasi seorang produsen dalam menjual barang dan jasa adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut diharapkan bisa menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan, memanfaatkan keuntungan di kemudian hari dan yang terpenting adalah untuk membuat produksi lagi. Terhadap faktor-faktor produksi yang ikut berperan dalam pendapatan dan keuntungan yang dihasilkan, seorang produsen harus bertanggung jawab memberikan hak untuk mereka yang terlibat. Memberikan upah bagi para pekerja atas tenaganya serta memberikan sebagian keuntungan kepada investor atas modalnya. Untuk menegakkan keadilan dan memberantas kecurangan dalam dunia ekonomi, syari’ah islam telah mengaturnya di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, selanjutnya bagaimana manusia menjalankannya. Oleh karena itu, pemerintah dan para ulama sekali lagi sangat berperan penting dalam mendorong dan membimbing masyarakat.

o   Mekanisme pasar
Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada pergerakan harga yang terjadi di masanya, namun dia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah membuat sebuah pemahaman tentang bagaimana kebebasan dalam sebuah mekanisme pasar, harga ditentukan dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Dia mengemukakan,
“Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan kedzaliman orang-orang tertentu. Terkadang hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Oleh karena itu, jika permintaan naik sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan naik. Begitu juga sebaliknya, kelangkaan atau melimpahnya barang ini mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga karena tindakan dzalim. Hal ini adalah kuasa Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.[21]
Dari pernyataan di atas terdapat indikasi bahwa kenaikan harga disebabkan oleh perbuatan dzalim para pedagang, sehingga terjadi manipulasi yang mendorong adanya ketidak sempurnaan pasar. Namun hal ini tidak bisa dijadikan patokan sebagaimana anggapan masyarakat pada zaman Ibnu Taimiyah. Naik turunnya harga bisa terjadi karena kekuatan pasar seiring perubahan supply dan demand sebagaimana keterangan sebelumnya.

o   Mekanisme harga
Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara produsen dan konsumen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.
Harga yang adil merupakan harga/nilai barang yang dibayarkan untuk suatu objek tertentu yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang berarti harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand dimana tidak ada unsur spekulasi.[22]
Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah mengenai harga, yakni kompensasi yang setara atau adil (‘iwad al-mitsl) dan harga yang setara atau adil (tsaman al-mitsl). Dia berkata;” kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi dari keadilan (nafs al-adl)”.
·        ‘Iwad al-mitsl adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, inilah esensi dari keadilan
·        Tsaman al-mitsl adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu atau barang yang sejenis di tempat dan waktu tertentu.
Makna keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu taimiyah adalah berhubungan dengan prinsip la dharara wa la dhirara yakni tidak melukai diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya kedzaliman.
Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang adil (compensation of the equivalent) tidak sama dengan harga yang adil (just price/price of the equivalent). Persoalan tentang harga yang adil erat kaitannya dengan aspek ekonomi, sedangkan kompensasi yang adil muncul ketika mengupas persoalan etika dan hukum.[23] Menurutnya, prinsip-prinsip kompensasi ini terkandung dalam beberapa kasus sebagai berikut;
a)      Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain (nufus) , hak milik harta/keuntungan (amwal).
b)      Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang/keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian tubuh orang lain.
c)      Ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak yang sah atau tidak pada peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan maupun hak milik. 
Jadi yang melatarbelakangi adanya konsep kompensasi yang adil tersebut disebabkan oleh adanya praktek ketidakadilan yang terjadi pada masanya, dimana kesetaraan terhadap ganti rugi tidak dipraktekkan pada semestinya. [24]
Tentang perbedaan harga yang setara dengan kompensasi yang setara, dia menguraikan “ jumlah kuantitas tercatat dalam kontrak dua macam. Pertama, jumlah kuantitas yang sangat akrab di masyarakat yang biasa mereka gunakan. Kedua, jenis yang tak lazim (nadhir), sebagai akibat dari meningkat atau menurunya kemauan atau faktor lainnya. Ini menentukan harga yang setara.”
Jelas bahwa kompensasi yang adil muncul dari adat kebiasaan terhadap nilai harga suatu benda. Sedangkan harga harga yang adil timbul karena adanya aktivitas supply dan demand terhadap nilai/harga benda. Adapun persamaannya adanya sama dalam memakai konsep keadilan, yang mana harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur saling merugikan.

o   Regulasi harga
Regulasi harga (tas’ir) adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, inilah tugas pemerintah dalam perannya menjadi muhtasib sebagaimana zaman nabi. [25]
Kontrol harga dalam keadaan-keadaan normal tidak diizinkan menurut syariah. Nabi Muhammad SAW pernah diminta untuk menetapkan harga di Madinah ketika harga melonjak tinggi. Namun beliau menolaknya dengan alasan harga harus berkembang dengan alami. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin malik Ra, yaitu;
“Dari Anas bin Malik Ra beliau berkata; harga barang-barang pernah mahal pada masa rasulullah Saw, lalu orang-orang berkata; Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah Saw bersabda; Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesugguhnya saya mengharapkan agar saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun di antara kamu sekalian menuntut saya karena kedzaliman dalam pertumpahan darah (pembunuhan) dan harta”. (Diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali An-Nasai)
Dari hadist tersebut sebagian fuqaha memberi kesimpulan bahwa tas’ir tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Namun Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan panjang lebar yang kesimpulannya adalah bahwa tas’ir tidak boleh diterapkan bila tidak ada hambatan (artifisial) dalam menentukan tingkat harga di pasar.
Ada kemungkinan bahwa kelompok-kelompok yang kuat di pasar bisa mempermainkan harga, menimbun pasokan (ihtikar), membanjiri pasokan, mengurangi produksi atau bahkan sekedar kolusi. Namun jika hambatan seperti di atas muncul sehingga tingkat harga dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan mereka, maka muhtasib berkewajiban untuk memberi ukuran-ukuran yang benar. Karena salah satu fungsi muhtasib adalah menegakkan keadilan di masyarakat.
Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni intervensi/penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga adil dan sah hukum. Penetapan harga tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan bebas (alamiah), yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand.
Cukup dimaklumi bahwa kadangkala orang suka bersaing dalam menawar barang. Jika si pemiliki telah menawarkan barang sesuai harga yang wajar, namun para pembeli bersaing dengan menawarkan harga lebih tinggi, maka tidak boleh ada kontrol harga dalam kasus seperti ini.[26]
Sekalipun dia tidak menyebutkan istilah “kompetisi” secara eksplisit, namun pandangan Ibnu Taimiyah jelas sama dengan kondisi kompetisi sempurna (perfect competition), khususnya membahas fungsi pasar. sebagai contoh pernyataannya adalah;
“Memaksa masyarakat untuk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar yang mewajibkannya atau melarang menjual barang-barang yang diperbolehkan merupakan sebuah kedzaliman yang diharamkan.”
Ketika harga telah tinggi dan sebagian orang ingin menjual dengan harga yang lebih tinggi lagi, maka perbuatan demikian dilarang dilakukan di pasar. Demikianlah menurut madzhab Malik, yang juga melarang penjualan di bawah harga. Adapun Syafi’i dan para pengikut hanbali juga melarang kenaikan harga tersebut.[27]
-         Pasar tidak sempurna
Selain dalam kondisi kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah berpendapat agar pemerintah melakukan kebijakan penetapan harga apabila ditemukan ketidaksempurnaan harga. Sebagaimana contoh seorang penjual tidak akan menjual barang-barangnya kecuali jika harga dalam keadaan melonjak tinggi dan pada saat yang bersamaan masyarakat membutuhkan barang tersebut maka mereka akan diminta untuk menjual barang-barangnya pada tingkat harga yang adil.
Contoh lain adalah ketika adanya monopoli makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Dalam kasus ini Ibnu Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah untuk menetapkan harga (qimah al-mitsl) terhadap transaksi jual beli mereka. Seorang monopolis jangan dibiarkan bebas menggunakan kekuatannya karena akan menentukan harga semaunya sehingga dapat mendzalimi masyarakat. Ia menyatakan;“Jika penghapusan seluruh kedzaliman tidak mungkin dilakukan maka hendaknya mencegah kedzaliman sebatas kemungkinannya”[28]
Walaupun menentang keras monopoli, namun Ibnu Taimiyah mempersilakan orang-orang membeli barang pada para pelaku monopoli karena jika dilarang, masyarakat akan menderita, oleh sebab itu pemerintah harus cepat bertindak mengatasi kasus seperti di atas jika memang terjadi.
Ibnu Taimiyah melarang para pedagang dan pembeli membuat perjanjian untuk menjual barang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga memperoleh harga yang lebih rendah, sebuah kasus yang mirip monopsoni. Dia juga melarang diskriminasi harga terhadap pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya di pasar.[29]
-         Persetujuan sukarela dalam penetapan harga
Adapun sifat kontrol harga seharusnya dilakukan terlebih dahulu musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat terkait. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pemerintah harus mengumpulkan pihak-pihak terkait pasar dan menghadirkan masyarakat lain sebagai konfirman atas kejujuran pihak-pihak tersebut. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap transaksi jual beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, hingga menyetujuinya. Jadi, harganya adalah harga sukarela bukan harga paksa.[30]
Mengutip pendapat Abu Al-walid, Ibnu Taimiyah menjelaskan alasannya bahwa dengan mediasi tersebut dapatlah diketahui kepentingan penjual dan pembeli, sehingga penjual tetap memperoleh keuntungan yang menjadi haknya, dan pada saat yang sama tidak merugikan masyarakat luas. Jika harga dipaksakan, maka hal itu bisa menimbulkan rusaknya harga, bahan makanan akan disembunyikan dan merugikan harta orang. Secara jelas jika penetapan harga dilakukan dengan sewenang-wenang maka tidak akan ada dukungan luas bahkan akan timbul pasar gelap.
o   Penetapan upah
Ibnu taimiyah dalam hal ini menjelaskan bahwa jika pemerintah memaksa para pekerja industri untuk memakai jasa mereka, misalnya untuk penyediaan pakaian yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka harus ditetapkan upah yang adil (just wages) sehingga menutup kemungkinan konsumen memberi upah yang rendah atau mencegah para pekerja industri meminta upah melebihi kewajarannya. Maka dalam kasus seperti ini penetapan upah adalah sesuatu yang wajib.
Begitu juga ketika masyarakat membutuhkan orang-orang yang memproduksi alat-alat perang atau jembatan perang dan lainnya. Maka hendaknya masyarakat memberi upah standar, tidak ada alasan untuk memeras tenaga mereka dan tidak pula bagi pekerja menuntut upah tinggi dengan alasan kebutuhan mendesak. Demikianlah kontrol harga dalam hal jasa dan pekerjaan.[31]
Secara singkatnya Ibnu Taimiyah berkenaan dengan hal ini, mengacu pada tingkat harga di pasar tenaga kerja (tas’ir fi al-‘amal) dan menggunakan istilah upah yang setara (ujrah al-mitsl). Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam penentuan tingkat upah adalah mengacu pada kualitas dan kuantitas. Selebihnya Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan pernyataan berikut ini,
“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (ujrah musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual beli atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diberlakukan sebagai harga yang setara”.
Prinsip ini berlaku tidak hanya bagi pemerintah namun juga bagi setiap individu masyarakat. apabila pemerintah ingin menetapkan upah atau jika kedua belah pihak tidak memiliki acuan pasti tentang tingkat upah, maka mereka harus sepakat menyetujui tingkat upah normal dikenal serta layak diterima sebagai upah dari pekerjaan tersebut. Sama halnya dengan produsen dalam menjual barang-barangnya, ketika barang banyak dijual tanpa menyebutkan harga, maka penjual dan pembeli sepakat terhadap harga yang normal dibayarkan bagi jenis barang tersebut.

o   Konsep laba
Keuntungan merupakan salah satu motivasi yang mendorong masyarakat melakukan perdagangan. Menurut Ibnu Taimiyah para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (ar-ribh al-ma’ruf) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan para pelanggannya. Laba yang adil (just profit) menurutnya adalah laba normal secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa meugikan orang lain. Dia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (ghaban fahisy) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (mustarsil). Dia menjelaskan,
“Seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun dia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku (ar-ribh al mu’tad) dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang membutuhkan (dharurah).”[32]
Ibnu Taimiyah melarang penjualan yang dilakukan kepada orang miskin dengan cara mengeksploitasi keadaannya. Dengan kata lain orang miskin diperkenankan membeli barang-barang kebutuhan dasarnya dengan harga umum yang dapat diterima dan seharusnya diberi harga tidak lebih besar daripada harga tersebut.
Dari pernyataan tersebut juga tersirat bahwa Ibnu Taimiyah memandang laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik kedua faktor tersebut berhak memperoleh keuntungan. Dalam hal terjadi perselisihan, dia menjelaskan bahwa keuntungan dibagi menurut cara yang dapat diterima secara umum oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang menginvestasikan tenaganya dan pihak yang menginvestasikan modalnya. Dia menyatakan,
“Karena keuntungan merupakan tambahan yang dihasilkan oleh tenaga di satu pihak dan harta di pihak lain, pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang sama sebagai tambahan yang diciptakan oleh kedua faktor tersebut.”

D.    Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Konsep Sekarang
Serangan ekonomi Barat di awal abad pertengahan, hampir saja menghilangkan semangat serta kepercayaan Muslim terhadap kemampuan dan keberhasilan penerapan ekonomi syari’ah. Namun, dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang sarat akan makna keadilan atau kesetaraan, memungkinkan generasi sekarang untuk mengambil manfaat guna mengangkat kembali semangat dan kepercayaan yang hampir saja hilang.
1.      Mengelola Keseimbangan
Dengan adanya muhtasib, menunjukkan bahwa ekonomi secara aktif dikelola oleh negara dan tidak diserahkan langsung kepada perubahan-perubahan keadaan. Dalam hal ini bisa dicontohkan di Indonesia sebagai muhtasib pengawas moneter adalah BI.
Keseimbangan ekonomi direkayasa untuk mencapai tingkat efisiensi dan keadilan yang masuk akal. “Tangan ghaib” (the invisble hand) tidak dapat diyakini bisa menciptakan tingkat produksi maksimum dan aliran bebas hambatan. Jelas ini merupakan anggapan ciri khas ekonom klasik.[33]
2.      Mengatur Pasokan
Muhtasib mengatur pasokan barang dan jasa dengan berbagai cara seperti dijelaskan di keterangan sebelumnya. Contoh kasus adalah perkembangan sektor riil di Indonesia sangat dipertanyakan terbukti dengan melonjaknya volume impor Indonesia. Fenomena kenaikan impor menunjukkan lemahnya industri sektor riil di Indonesia dalam mengatasi tingginya daya beli masyarakat. Maka dari sisi pesimistis, fenomena ini akan ditanggapi sebagai masalah karena melemahkan industri nasional dan menggerus cadangan devisa. Namun dari sisi optimistis, para pemilik modal berkesempatan untuk mengembangkan produknya untuk mengatasi daya beli masyarakat.[34]
Fenomena tersebut adalah salah satu cambukan terhadap muhtasib Indonesia, dalam hal ini pemerintah yang berperan dalam bidang pengatur ekspor impor, untuk lebih mengatur pasokan barang atau jasa untuk Indonesia agar tidak melemahkan produk lokal.
3.      Mekanisme pasar
Pada prinsipnya mekanisme pasar diartikan bahwa harga bergerak bebas sesuai hukum supply dan demand. Jika supply lebih besar dari demand, maka harga cenderung rendah, begitu juga sebaliknya. Dalam implementasi sehari-hari bisa dipastikan hukum tersebut akan berlangsung wajar, tanpa intervensi, tidak ada permainan oleh sekelompok yang kuat dan lainnya. Akan tetapi terkadang sering diperlihatkan ada saja efek-efek (saham dan lainnya) yang harganya berubah naik-turun secara ekstrem.[35]
Faktanya di pasar saham seringkali terlihat kenaikan harga saham sangat pesat tanpa informasi yang memadai. Saham seperti ini harus diwaspadai oleh seorang investor, butuh kejelian dan kepekaan tinggi dalam melihat mana saham yang bergerak sesuai mekanisme pasar dan di luar mekanismenya. Disebut di luar mekanisme pasar karena pergerakannya banyak dikendalikan oleh kekuatan tertentu yang sengaja memberikan rumor/informasi besar-besaran terhadap perubahan harga tanpa didukung oleh fakta. Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak bisa mengambil tindakan karena kenaikan saham tersebut masih dalam koridor pasar, artinya tidak ada aturan pasar yang dilanggar. Maka investor harus hati-hati melihat kenaikan harga saham.
4.      Regulasi harga
Harga sembako yang semakin meningkat tidak boleh dibiarkan, karena memberatkan masyarakat, baik konsumen rumah tangga maupun Usaha Kecil Menengah (UKM). Melihat kondisi tersebut pemerintah seharusnya mendengarkan berbagai saran berikut hasil kajian dari para pengamat Indonesia.
Sebagaimana pemikiran Ibnu taimiyah, bahwa pada kondisi ketidaksempurnaan pasar dimana komoditas kebutuhan pokok naik akibat manipulasi atau perubahan harga yang disebabkan monopoli, dia merekomendasikan penetapan harga yang adil dan wajar oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa melonjaknya harga sembako saat ini bukan disebabkan tingginya permintaan saja, melainkan akibat ketergantungan dalam negri atas komoditas dan kebutuhan pokok impor. Selama ini pemerintah justru sangat mudah menyelesaikan masalah seperti, lonjakan harga, dengan langsung impor.
Kebijakan impor dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah penyelesaian sesaat. Dalam hal ini dibutuhkan penyelesaian jangka panjang. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran produksi dan pembenahan pasar lokal dibanding impor, sehingga mampu memenuhi seluruh barang kebutuhan pokok masyarakat.
5.      Penetapan upah
Di Indonesia, penetapan upah bagi tenaga kerja sudah terwujud yaitu dengan adanya UMR (Upah Minimum Regional). UMR adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.[36]
Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai konsep upah yang adil (ujrah al-mitsl) adalah tingkat upah yang diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakatnya. Berkenaan dengan hal ini dia mengacu pada harga yang belaku di pasar tenaga kerja (tas’ir fi al-a’mal). Dilihat dari definisi tersebut, maka UMR merupakan salah satu aplikasi dari pemikiran Ibnu Taimiyah, meskipun pada kenyataannya mungkin masih ditemukan hal-hal yang tidak sinkron dengan peraturan yang sudah dibuat pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk selalu mengevaluasi setiap kegiatan yang merugikan masyarakat, termasuk hak buruh.


[2] Drs. Nur Chamid, MM, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) Cet 1, hal 230
[3] Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S. E., M.B.A., M.A.E.P., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), Cet 4, hal 352
[4] Ibid, hal 19
[5] Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam terjemahan Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba Penerjemah Arif Maftuhin Dzofir, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) Cet 1, hal ix (Prolog)
[6] Taqi ad-din Ibnu taimiyah, Al Hisbah Fi Al-Islam,  (Madinah Munawarah: al-Jami’ah al-Islamiyah) hal 74
[7] Ibid,  hal 3
[8] Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta (Munrokhim Misanam, M. A. Ec., Ph. D dkk), Ekonomi Islam, (Jakarta:  Rajawali Pers, 2011), Cet 3, hal 230
[9]   Ibnu Taimiyah, op. Cit., hal 29
[10] Ibnu Taimiyah, op. Cit., hal 21
[11] Ibid, 18-19
[12] Ibid, 42-43
[13] Ibid, 42
[14] Ibid, 32
[15] Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Cet 1, hal 261
[16] Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S. E., M.B.A., M.A.E.P., op. Cit, hal 365
[17] Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, op. Cit, hal 308
[18] Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, op. Cit, hal 78
[19] Ahmad Azhar Basyir, M. A Dosen UGM, Garis Besar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1978), Edisi Revisi, hal 40
[20] Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, op. Cit., hal 32
[21] Adiwarman Azwar Karim, op. Cit, hal 364
[22] Nur Chamid, MM, op. Cit. hal 231
[23]  Imamuddin Yuliadi, SE, M.Si. Ekonomi Islam, (Yogyakarta: LPPI, 2001) Cet 1, hal 48
[24]  Adiwarman Azwar Karim, op. Cit, hal 355 dan 357
[25]  Nur Chamid, MM, op. Cit, hal 235
[26] Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, op. Cit., hal 54
[27] Ibid, hal 47
[28] Ibid, hal 29
[29] Adiwarman Azwar Karim, op. Cit., hal 371
[30] Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, op. Cit, hal 52
[31] Ibid, hal 43
[32] Adiwarman Azwar Karim, op. Cit, hal 360
[33] Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, op. Cit, hal xix