Pemikiran Ibnu
Taimiyah dalam Kegiatan Ekonomi
Oleh: Ana
Fadhilah
A.
Riwayat Hidup
Abul
Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani
atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu
Taimiyah lahir pada tanggal 22 Januari 1263/10 Rabiul Awwal 661 H.
Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir serta ulama Islam dari Harran, Turki. Dia dibesarkan dari keluarga berpendidikan
tinggi. Ayahnya (Abd al-Halim), pamannya (Fakhr ad-Din) dan kakeknya (Maj ad-Din)
merupakan para cendekiawan ulama besar madzhab Hanbali. Tradisi keilmuan di
lingkungannya serta berkat kecerdasaannya dalam memahami berbagai disiplin ilmu
membuat ibnu taimiyah menjadi ahli dalam tafsir, hadist, fiqih, matematika dan
filsafat dalam usia belasan tahun.
Ibnu
Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada
masa Dinasti Abbasiyah.
Ketika berusia enam tahun (tahun 1268). Dia dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. Ibnu
Taimiyah terkenal sebagai seorang penulis, orator dan pemimpin perang yang
handal. Ketika ayahnya meninggal (1282 H) Ibnu Taimiyah menggantikan posisi
ayahnya sebagai Guru Besar Hukum Hanbali dan memangku jabatan selama 17 tahun.
Tidak
hanya di lapangan ilmu pengetahuan saja dia terkenal, dia juga pernah memimpin
sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di
Syakhab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299 Masehi dan mendapat kemenangan
yang gemilang. Pada Februari 1313, juga bertempur di kota Jerussalem dan
mendapat kemenangan. Dan sesudah karirnya itu, dia tetap mengajar sebagai
profesor yang ulung. Karya-karya bukunya mencapai 300 jilid antara lain Fatwa
Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Syaikh Al-Islam, Assiyasah Asy-syar’iyyah
fi Islah Al-Ra’i wa Al-Ra’iyah, Al-Hisbah Fi Al-islam, Al-Jawab
As-shahih li Man Baddala Din Al-Masih, Al-Sarim Al-Maslul Asy-Syatim Ar-Rasul,
dan sebagainya.
Ibnu
Taimiyah tidak terbatas berkecimpung dalam dunia pena dan buku, ketika kondisi
tertentu tanpa ragu berkecimpung dalam dunia politik. Maka tidak heran jika
masyarakat dan pemerintah banyak memberikan penghormatan kepadanya hingga
membuat sebagian orang iri dan berusaha untuk menjatuhkannya. Dalam sejarah
hidupnya tercatat sudah empat kali keluar masuk tahanan. Selama dalam tahanan
dia tidak pernah berhenti menulis dan mengajar, bahkan ketika pemerintah
mencabut hak menulisnya dengan mengambil pena dan kertasnya, dia tetap menulis
dengan batu arang. Ibnu Taimiyah wafat di dalam tahanan pada tanggal 26
September 1328/20 Dzulqa’dah 728 H setelah
mengalami perlakuan kasar selama lima bulan.
B.
Al-Hisbah
dan Moral Masyarakat
Fokus
perhatian Ibnu Taimiyah dalam pemikirannya terletak pada masyarakat, fondasi keadilan,
moral dan bagaimana mereka menempatkan segala aktifitas hidupnya termasuk
bidang ekonomi sesuai aturan syariah. Mengenai semua ini, maka pemerintah dan
ulama berperan penting dalam membimbing dan mendorong masyarakat.
o Hakikat hisbah
Kata
hisbah berasal dari akar kata ha-sa-ba yang berarti “problem
aritmetis”, “jumlah”, “pahala”. Kata hasaba yahsubu berarti
“menghitung”. Bentuk verbalnya ihtasaba berarti “mempertimbangkan”, atau
mengharapkan pahala di akhirat dengan amal shaleh. Dari sinilah barangkali kata
ihtisab diidentikkan dengan aktivitas-aktivitas seseorang mengajak orang
lain untuk berbuat kebajikan (ma’ruf) dan meninggalkan kejelekan (munkar).
Secara
teknis hisbah berarti lembaga negara yang bertugas untuk mengajak
masyarakat berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan (amar ma’ruf nahi
munkar). Meski al-Qur’an menggambarkan bahwa setiap muslim berperan aktif
dalam kegiatan ini, hal ini telah dijadikan sebagai fardhu kifayah,
suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh sebagian masyarakat. Oleh karena
itu, negara islam diperintahkan melembagakan aktivitas ini untuk mengawasi
penerapannya dalam kehidupan masyarakat.
Pada
awal mula berdirinya negara islam di Madinah, nabi bertugas membentuk
lembaga-lembaga negara dan menegakkan norma-norma agama dalam kehidupan. Di
samping itu nabi juga memperhatikan akhlak-akhlak masyarakat dalam beribadah
dan bemualamah. Seringkali nabi sendiri melakukan inspeksi pasar dan menghakimi
orang-orang yang melakukan kecurangan. Maka dalam hal ini nabi bisa disebut muhtasib
pertama dalam sejarah islam. Selanjutnya ketika tugas nabi semakin
bertambah, beliau menunjuk sahabatnya untuk membantu melaksanakan tugas
tersebut.
Hingga
generasi setelah Rasulullah dan para sahabat, lembaga hisbah masih tetap
populer sepanjang sejarah umat islam, meski dinamakan berbeda-beda, seperti di
Afrika dinamakan dengan shahib as-suq, di Turki muhtasib aghasi
dan di India disebut kotwal. Dan dalam sejumlah kasus tertentu, qladi
(hakim) dan muhtasib dipercayakan kepada orang yang sama. Di tempat
lain, departemen kepolisian (syurthah) dan hisbah dikepalai oleh
orang yang sama.
Namun
seiring perkembangan budaya Barat, hampir semua peradaban islam terkikis termasuk
lembaga-lembaga muslim yang ada mengalami modifikasi drastis, sehingga hisbah
semakin hari semakin beralih fungsi. Sejak abad 19 negara-negara islam seperti
Persia, Turki, Mesir dan India telah mengubah fungsi hisbah menjadi
departemen sekular dan mengesampingkan muatan religius. Saat ini, dalam
masyarakat-masyarakat muslim fungsi-fungsi hisbah diserahkan kepada
berbagai departemen pemerintah dan fungsi-fungsi religiusnya dipindahkan ke
posisi sekunder. Hanya Saudi Arabia yang barangkali sampai sekarang masih
mempertahankan fungsi tersebut meskipun juga telah membagi-bagikan
fungsi-fungsi sekular pada sejumlah departemen dan kementriannya.
Secara
idealnya, muhtasib adalah seorang yang muslim, merdeka, laki-laki,
berintegritas tinggi, berwawasan luas, berstatus sosial tinggi, berkualitas dan
ahli syariah dengan tingkat kedalaman pengetahuan adat dan norma sosial yang
mendalam.
o
Fungsi-fungsi
muhtasib
a.
Fungsi
yang berkaitan dengan hak Allah
Muhtasib
bertanggungjawab memastikan masyarakat secara
keseluruhan, mempunyai organisasi dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan
ibadah. Artinya kategori ini mencakup kegiatan-kegiatan keagamaan (ibadah)
seperti penegakan dalam penunaian rukun islam (shalat, zakat, puasa, haji),
pelaksanaan shalat jum’at, perayaan Ied dan sarana-prasarana masjid.
b.
Fungsi
yang berkaitan dengan hak-hak manusia
Muhtasib bertugas
memantau penegakan keadilan di masarakat. Sebagai tugasnya memantau kegiatan-kegiatan
dalam bidang muamalah atau bidang ekonomi seperti perilaku dalam pasar
(keakuratan dalam timbangan dan kejujuran dalam kontrak), memantau kualitas
produk-produk makanan atau meminimalisir eksploitasi yang mungkin terjadi di
bidang ini.
c.
Fungsi
yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan manusia
Muhtasib memberikan perhatian khusus terhadap berbagai
layanan umum. Kategori ini umumnya berkaitan dengan urusan tata pengelolaan
kota seperti menjaga kebersihan kota, kesehatan kota, penerangan jalan,
pengelolaan sampah dan menjaga tata gedung agar tidak merugikan kepentingan
umum.
Ibnu
Taimiyah berpendapat bahwa kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat
tidak akan terwujud kecuali dengan bersatu dan bekerjasama, yaitu gotong royong
dan tolong menolong. Gotong royong dalam menciptakan mashlahah dan
tolong menolong dalam mengatasi masalah. Pepatah mengatakan bahwa manusia
adalah makhluk madaniy (membangun) sehingga ketika mereka berkumpul maka
akan menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengandung kemashlahatan dan mencari
berbagai solusi untuk mengatasi masalah. Oleh karena kepentingan-kepentingan
tersebut, manusia perlu mematuhi pemerintah “amir” guna mewujudkan
kemashlahatan dan mentaati seorang pelarang “nahin” untuk mencegah
kemafsadahan.
Dari
situlah manusia pasti terikat dengan kewajiban-kewajiban mematuhi “pemerintah”
dan “pelarang”. Mereka yang belum sempat menerima risalah Allah atau belum
beragama biasanya memberikan kepatuhan kepada para raja, hal-hal yang berkaitan
dengan kemashlahatan dunia, terkadang benar dan terkadang sebaliknya.
Kedzaliman mengakibatkan kesengsaraan dan keadilan melahirkan kemuliaan. Oleh
sebab itulah dikatakan bahwa Allah membantu negara yang adil meskipun kafir,
dan tidak membantu negara yang dzalim meskipun beriman.
C.
Pemikiran-pemikiran
Ibnu Taimiyah dalam ekonomi
Ibnu
Taimiyah mempunyai cukup banyak karya pemikiran termasuk dalam bidang ekonomi.
Pemikiran ekonominya terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti Majmu’
Fatawa Syaikh Al-Islam, Assiyasah Asy-syar’iyyah fi Islah Al-Ra’i wa Al-Ra’iyah
(Legal Policies to Reform the Rulers and the Ruled) dan Al-Hisbah Fi
Al-islam. Ibnu Taimiyah banyak membahas tentang problema ekonomi pada
zamannya, baik dalam tinjauan sosial maupun hukum islam (fiqh) meski
demikian karya-karyanya banyak mengandung ide yang memberi kontribusi bagi para
ilmuwan setelahnya.
Pemikiran
ekonomi Ibnu Taimiyah fokus pada keadilan yang hanya terwujud jika semua akad
berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak. Sedangkan yang cukup
signifikan adalah membahas wilayah makroekonomi seperti tentang kompensasi
wajar, harga wajar, mekanisme pasar, regulasi harga, nilai-nilai etika bisnis
yang dilandasi oleh Al-Qur’an dan As-sunnah, lebih menarik lagi dijelaskan
tentang peran negara serta pemerintahannya dalam mengatur setiap lini kehidupan
masyarakat baik berkaitan dengan kehidupan bernegara maupun beragama. Untuk
memenuhi makalah tugas akhir semester, maka penulis hanya membahas tentang pemikiran
Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan jenis kegiatan ekonomi yaitu produksi,
konsumsi dan distribusi.
1)
Produksi
dan Konsumsi
Produksi
adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan suatu produk
barang dan jasa yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara
konsumsi adalah pemakai atau yang memanfaatkan hasil produksi tersebut.
Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan
sebuah mata rantai yang saling berkaitan. Apabila keduanya tidak sejalan, maka
tentu kegiatan perekonomian tidak berhasil sesuai yang diinginkan.
Tujuan
seorang konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa menurut perspektif islam
adalah mencari kemashlahatan maksimum begitu juga dengan produsen. Tujuan kegiatan
produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan mashlahah
maksimum bagi konsumen. Dengan kata lain tujuan orisinil produksi adalah
mendapatkan keberkahan, selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, produksi juga
harus berorientasi pada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.Ibnu
Taimiyah menjelaskan secara detail mengenai hal ini serta bagaimana menghadapi
berbagai permasalahan yang muncul di dalam prakteknya.
o Pengaturan pasokan barang dan jasa
Ibnu
Taimiyah dalam kitabnya Al-Hisbah fi Al-islam banyak menjelaskan
keterkaitan pemerintah dalam mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, maka
sebagaimana zaman Rasulullah dibentuklah lembaga yang bertugas untuk mengatur
keadilan yaitu muhtasib. Muhtasib mempunyai tugas dalam mengatur
produksi serta pasokan barang dan jasa dengan berbagai cara, diantaranya
adalah;
1.
Muhtasib
harus memastikan bahwa sumber daya tidak mengalir
pada produksi serta distribusi barang dan jasa yang secara kategori haram
menurut syariah.
2.
Muhtasib harus selalu ketat mengawasi pasokan
barang-barang kebutuhan pokok. Pada masa kritis, muhtasib dapat memaksa
para penimbun barang untuk mengeluarkannya di pasar.
3.
Semua
perdagangan dilaksanakan di pasar terbuka. Kontrak-kontrak rahasia atau pasar
gelap dapat mengganggu aliran pasokan oleh karenanya dapat mengganggu
stabilitas tingkat harga yang alami.
4.
Para
pedagang tidak boleh bersekongkol untuk menawarkan harga tinggi secara
artifisial (tidak alami), ini dilakukan untuk mencegah praktek monopoli yang
dapat merugikan masyarakat.
5.
Para
pedagang tidak boleh membuat kelompok untuk mencegah pemain baru di pasar. Akses
bebas terbuka untuk siapa saja yang ingin masuk pasar.
6.
Para
pedagang kota tidak diizinkan menjemput para pemasok barang dari desa di tengah
jalan dan membeli produk mereka dengan harga murah serta mencegah mereka
mengetahui kondisi pasar sebenarnya.
7.
Perantara
(makelar) yang tidak menambah nilai guna suatu produk dan hanya merugikan
pembeli serta penjual, maka harus disingkirkan untuk mencegah eksploitasi dan
untuk melancarkan arus pasokan.
8.
Kepentingan
para pedagang juga dilindungi dari tindakan dumping di pasar oleh
sekelompok kecil pedagang, karena kecenderungan ini membahayakan kepentingan
mayoritas.
9.
Para
pedagang dan produsen tidak diizinkan menyembunyikan cacat suatu produk dan
tidak diperbolehkan membuat sumpah palsu demi produk mereka, maka dari sini muhtasib
juga berperan mengatur periklanan dalam konteks zaman sekarang.
o
Supply dan demand
Menurut Ibnu
Taimiyah dalam Al-hisbah fi Al-islam menyebutkan dua sumber persediaan
dalam produksi, yakni produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta.
Untuk menggambarkan permintaan barang tersebut dia menyebutkan dengan istilah raghbah
fi asy-syai’ berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat
merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan, sedangkan faktor
lainnya adalah pendapatan dan tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Perubahan
dalam supply digambarkan sebagai kenaikan atau penurunan dalam
persediaan barang-barang yang disebabkan oleh dua faktor di atas, yakni
produksi lokal dan impor.
Pernyataan di
atas menunjukkan atas apa yang selama ini kita kenal sekarang sebagai perubahan
fungsi penawaran (supply) dan permintaan (demand) yakni ketika
terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan pada harga
yang sama, atau sebaliknya. Penurunan permintaan pada harga yang sama dan
pertambahan persediaan pada harga sama. Apabila terjadi penurunan persediaan
disertai kenaikan permintaan, dipastikan harga akan mengalami kenaikan dan
begitu pula sebaliknya. Namun kedua perubahan ini tidak selamanya beriringan,
ketika permintaan meningkat sedangkan persediaan barang tetap, maka harga akan
mengalami kenaikan. Ibnu
Taimiyah menjelaskan,
“Apabila
orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara
umum tanpa disertai dengan kedzaliman dan harga-harga mengalami kenaikan
sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (qillah asy-syai’) atau
peningkatan jumlah penduduk (katsrah al-khalq), hal ini disebabkan oleh Allah
SWT.”
Dari pernyataan
di atas, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kenaikan harga bisa disebabkan karena
penurunan jumlah barang (supply) disebabkan meningkatnya jumlah penduduk dapat
disebut juga kenaikan demand. Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh
penurunan supply dan kenaikan demand seperti dalam kasus ini
dikategorikan sebagai perbuatan Allah, yaitu mengindikasikan atas mekanisme
pasar dalam kondisi alamiah yang impersonal.
Ibnu taimiyah
memberikan penjelasan yang rinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
permintaan dan konsekuensinya terhadap tingkat harga yaitu;
1.
Permintaan
masyarakat (ar-raghbah) yang sangat bervariasi (people’s desire)
dan berubah-ubah terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang
tersedia (al-mathlub). Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya
relatif kecil daripada yang banyak jumlahnya.
2.
Tergantung pada
jumlah peminat barang (thullab/demander/consumer). Semakin banyak jumlah
orang yang menginginkan suatu barang, maka akan semakin tinggi pula nilai/harga
barang tersebut begitu juga sebaliknya.
3.
Kuat lemahnya
kebutuhan terhadap suatu barang serta besar kecilnya tingkat dan ukuran
kebutuhan. Apabila kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang besar dan kuat,
maka harga akan naik, begitu juga
sebaliknya.
4.
Kualitas
pembeli barang (al-mu’awid). Jika pembelinya adalah orang yang kaya dan
terpercaya dalam membayar tanggungannya, maka bisa jadi harga yang ditawarkan
lebih rendah daripada pembeli yang tidak kredibel atau suka menunda pembayaran.
5.
Jenis uang yang
digunakan sebagai alat transaksi pembayaran. Harga akan lebih rendah jika
menggunakan mata uang yang umum digunakan daripada uang yang jarang dipakai.
6.
Tujuan
transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan diantara kedua belah pihak. Harga
suatu barang yang telah tersedia di pasaran akan lebih rendah daripada yang
belum ada di pasaran. Begitu pula harga akan lebih rendah jika pembayaran
dilakukan secara tunai daripada angsuran.
7.
Besar kecilnya
biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang produsen atau penjual. Semakin besar
biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau memperoleh barang tersebut, maka
semakin tinggi pula harga yang diberikan begitupula sebaliknya.
o Kontrol kualitas
Kualitas (mutu) adalah
tingkat baik buruknya taraf atau derajat sesuatu. Dalam produk bisnis
membutuhkan sebuah manajemen keseluruhan dari pengelola produk tersebut, mulai
dari pembuatan, pemasaran hingga pemeliharaan sehingga perusahaan unggul dalam
semua dimensi produk dan jasa yang penting bagi pelanggan.
Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah secara detail memberi
penjelasan dengan mengambil pendapat para ulama terdahulu dalam mengatasi
beberapa kasus. Kasus yang mirip dengan masalah ini adalah tindakan Umar bin
Khattab ketika melihat seorang laki-laki mencampurkan air ke dalam susu untuk
dijual, susu langsung dibuang oleh Umar. Dari situlah sebagian ulama memberikan
fatwa berdasarkan dalil tersebut. Yaitu dengan apa yang dilaporkan dari Nabi Muhammad
Saw bahwa beliau melarang penjualan susu bercampur air, meskipun tidak untuk
diminum, karena jika dicampur pembeli tidak akan tahu kadarnya susu dari air
tersebut.
Meskipun Umar telah membuang susu tersebut namun diperbolehkan
saja untuk disedekahkan daripada dibuang, karena hal itu juga merupakan sanksi
terhadap penipuan dan peringatan keras bagi si pelaku untuk tidak
mengulanginya. Begitu juga pemanfaatan barang oleh fakir miskin lebih
bermanfaat daripada dibuangnya. Adapun Umar membuangnya kemungkinan karena
tidak ada yang memerlukan derma di Madinah pada saat itu.
Kemudian Ibnu Al-Qasim berpendapat bahwa pemberian sanksi dengan
bersedekah dilakukan jika produknya sedikit, namun jika banyak sebaiknya tidak
dilakukan penyitaan untuk disedekahkan, melainkan pemiliknya dijatuhi suatu
sanksi lain, untuk mencegah dia kehilangan banyak harta disebabkan sanksi
sedekah.
Jika pemerintah tidak bisa memberi sanksi pelenyapan barang
atau sedekah, pemerintah seharusnya mempunyai kebijakan dalam mencegah kerugian
masyarakat akibat produk-produk yang mengandung penipuan tersebut baik dengan
memberantas penipunya atau mengeluarkan dia dari pasar.
o Regulasi kebutuhan pokok
Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa menjamin dan mengatur
kebutuhan pokok masyarakat merupakan suatu kewajiban kolektif (fardhu kifayah), diantaranya adalah
kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang produksi, seperti produk-produk
pertanian, tekstil dan bangunan. Masyarakat menurut pandangan islam adalah
kumpulan pekerja-pekerja yang menyelenggarakan hidup dengan tolong menolong dan
saling melengkapi, bukan masyarakat persaingan kepentingan. Inilah pentingnya
al-Qur’an menjelaskan bahwa manusia tercipta dari satu keturunan, Adam dan
Hawa.
Ketika produk-produk kebutuhan pokok lokal tidak dapat
mencukupi kebutuhan pasar maka bisa didatangkan dari negara lain. Walaupun di
sana penduduknya non-muslim, umat muslim boleh memakai pakaian buatan mereka
tanpa harus dicuci terlebih dahulu, bagaimanapun mereka tetap membutuhkan orang
lain. Begitu juga makanan, mereka dapat mengkonsumsi hasil pertanian impor
seperti halnya tempat tinggal mereka juga dapat mendatangkan para pekerja
bangunan dari negara lain.
Oleh sebab itulah para ulama, seperti Imam Syafi’i, Imam
Ahmad dan iman lainnya seperti Imam Ghazali dan Al-jauzi, menetapkan bahwa
memproduksi barang-barang tersebut hukumnya fardhu kifayah sebagaimana
perang (jihad) kecuali saat kondisi tertentu bisa berubah menjadi fardhu
‘ain seperti ada invasi negara lain yang hendak menduduki negara umat
islam.
2)
Distribusi,
pendapatan dan keuntungan
Distribusi adalah proses menyalurkan barang dan
jasa dari produsen ke tangan konsumen. Kegiatan ini merupakan upaya untuk
menambah nilai guna/manfaat dan mashlahah dari suatu barang dan jasa
yang dihasilkan oleh produsen melalui proses pemindahan tempat, pengaturan
waktu dan teknis pelaksanaan tertentu. Adapun istilah lain dari distribusi
adalah proses pembagian (sebagian penjualan produk) kepada faktor-faktor produksi
yang ikut berperan dalam memperoleh pendapatan. Pendapatan adalah jumlah
uang/material lainnya yang diterima seorang produsen/perusahaan dari penggunaan
kekayaan atau jasa-jasa pihak lain.
Idealnya motivasi seorang produsen dalam
menjual barang dan jasa adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan
tersebut diharapkan bisa menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan,
memanfaatkan keuntungan di kemudian hari dan yang terpenting adalah untuk membuat
produksi lagi. Terhadap faktor-faktor produksi yang ikut berperan dalam
pendapatan dan keuntungan yang dihasilkan, seorang produsen harus bertanggung
jawab memberikan hak untuk mereka yang terlibat. Memberikan upah bagi para
pekerja atas tenaganya serta memberikan sebagian keuntungan kepada investor
atas modalnya. Untuk menegakkan keadilan dan memberantas kecurangan dalam dunia
ekonomi, syari’ah islam telah mengaturnya di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, selanjutnya
bagaimana manusia menjalankannya. Oleh karena itu, pemerintah dan para ulama
sekali lagi sangat berperan penting dalam mendorong dan membimbing masyarakat.
o Mekanisme pasar
Pasar adalah
sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung
sejak peradaban awal manusia. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini
sebenarnya terfokus pada pergerakan harga yang terjadi di masanya, namun dia
letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah membuat sebuah pemahaman
tentang bagaimana kebebasan dalam sebuah mekanisme pasar, harga ditentukan
dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Dia mengemukakan,
“Naik
turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan kedzaliman orang-orang
tertentu. Terkadang hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau
penurunan impor barang yang diminta. Oleh karena itu, jika permintaan naik
sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan naik. Begitu juga sebaliknya,
kelangkaan atau melimpahnya barang ini mungkin disebabkan oleh tindakan yang
adil atau mungkin juga karena tindakan dzalim. Hal ini adalah kuasa Allah yang
telah menciptakan keinginan di hati manusia.
Dari pernyataan
di atas terdapat indikasi bahwa kenaikan harga disebabkan oleh perbuatan dzalim
para pedagang, sehingga terjadi manipulasi yang mendorong adanya ketidak
sempurnaan pasar. Namun hal ini tidak bisa dijadikan patokan sebagaimana
anggapan masyarakat pada zaman Ibnu Taimiyah. Naik turunnya harga bisa terjadi
karena kekuatan pasar seiring perubahan supply dan demand sebagaimana
keterangan sebelumnya.
o
Mekanisme harga
Mekanisme harga
adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara produsen dan
konsumen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor
produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai
tukar suatu unit benda tertentu.
Harga yang adil
merupakan harga/nilai barang yang dibayarkan untuk suatu objek tertentu yang
diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Definisi harga
yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang berarti harga kompetitif
normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply
dan demand dimana tidak ada unsur spekulasi.
Ada dua tema
yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah mengenai harga, yakni
kompensasi yang setara atau adil (‘iwad al-mitsl) dan harga yang setara
atau adil (tsaman al-mitsl). Dia berkata;” kompensasi yang setara
akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi dari
keadilan (nafs al-adl)”.
·
‘Iwad al-mitsl adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara
dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara tanpa ada
tambahan dan pengurangan, inilah esensi dari keadilan
·
Tsaman al-mitsl adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat
diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu
atau barang yang sejenis di tempat dan waktu tertentu.
Makna keadilan
yang dikehendaki oleh Ibnu taimiyah adalah berhubungan dengan prinsip la
dharara wa la dhirara yakni tidak melukai diri sendiri dan tidak merugikan
orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya kedzaliman.
Konsep Ibnu
Taimiyah mengenai kompensasi yang adil (compensation of the equivalent)
tidak sama dengan harga yang adil (just price/price of the equivalent).
Persoalan tentang harga yang adil erat kaitannya dengan aspek ekonomi,
sedangkan kompensasi yang adil muncul ketika mengupas persoalan etika dan hukum.
Menurutnya, prinsip-prinsip kompensasi ini terkandung dalam beberapa kasus sebagai
berikut;
a)
Ketika
seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain (nufus)
, hak milik harta/keuntungan (amwal).
b)
Ketika
seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang/keuntungan
yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian tubuh
orang lain.
c)
Ketika
seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak yang sah atau tidak pada
peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan maupun hak milik.
Jadi yang
melatarbelakangi adanya konsep kompensasi yang adil tersebut disebabkan oleh
adanya praktek ketidakadilan yang terjadi pada masanya, dimana kesetaraan
terhadap ganti rugi tidak dipraktekkan pada semestinya.
Tentang
perbedaan harga yang setara dengan kompensasi yang setara, dia menguraikan “
jumlah kuantitas tercatat dalam kontrak dua macam. Pertama, jumlah kuantitas
yang sangat akrab di masyarakat yang biasa mereka gunakan. Kedua, jenis yang
tak lazim (nadhir), sebagai akibat dari meningkat atau menurunya kemauan atau
faktor lainnya. Ini menentukan harga yang setara.”
Jelas bahwa
kompensasi yang adil muncul dari adat kebiasaan terhadap nilai harga suatu
benda. Sedangkan harga harga yang adil timbul karena adanya aktivitas supply
dan demand terhadap nilai/harga benda. Adapun persamaannya adanya sama
dalam memakai konsep keadilan, yang mana harus didasarkan pada kesepakatan dan
persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur saling merugikan.
o Regulasi harga
Regulasi harga
(tas’ir) adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan
oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan
kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, inilah tugas pemerintah
dalam perannya menjadi muhtasib sebagaimana zaman nabi.
Kontrol harga
dalam keadaan-keadaan normal tidak diizinkan menurut syariah. Nabi Muhammad SAW
pernah diminta untuk menetapkan harga di Madinah ketika harga melonjak tinggi.
Namun beliau menolaknya dengan alasan harga harus berkembang dengan alami. Hal
ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin malik Ra, yaitu;
“Dari Anas bin
Malik Ra beliau berkata; harga barang-barang pernah mahal pada masa rasulullah
Saw, lalu orang-orang berkata; Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal,
tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah Saw bersabda;
Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan
rizki, dan sesugguhnya saya mengharapkan agar saya berjumpa dengan Allah dalam
keadaan tidak seorangpun di antara kamu sekalian menuntut saya karena
kedzaliman dalam pertumpahan darah (pembunuhan) dan harta”. (Diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali An-Nasai)
Dari hadist
tersebut sebagian fuqaha memberi kesimpulan bahwa tas’ir tidak
diperbolehkan dalam keadaan apapun. Namun Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan
panjang lebar yang kesimpulannya adalah bahwa tas’ir tidak boleh
diterapkan bila tidak ada hambatan (artifisial) dalam menentukan tingkat harga
di pasar.
Ada kemungkinan
bahwa kelompok-kelompok yang kuat di pasar bisa mempermainkan harga, menimbun
pasokan (ihtikar), membanjiri pasokan, mengurangi produksi atau bahkan
sekedar kolusi. Namun jika hambatan seperti di atas muncul sehingga tingkat
harga dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan mereka,
maka muhtasib berkewajiban untuk memberi ukuran-ukuran yang benar.
Karena salah satu fungsi muhtasib adalah menegakkan keadilan di
masyarakat.
Ibnu Taimiyah
membedakan dua jenis penetapan harga, yakni intervensi/penetapan harga yang
tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga adil dan sah hukum. Penetapan
harga tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada
saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan bebas (alamiah), yakni
kelangkaan supply atau kenaikan demand.
Cukup dimaklumi
bahwa kadangkala orang suka bersaing dalam menawar barang. Jika si pemiliki
telah menawarkan barang sesuai harga yang wajar, namun para pembeli bersaing
dengan menawarkan harga lebih tinggi, maka tidak boleh ada kontrol harga dalam
kasus seperti ini.
Sekalipun dia
tidak menyebutkan istilah “kompetisi” secara eksplisit, namun pandangan Ibnu
Taimiyah jelas sama dengan kondisi kompetisi sempurna (perfect competition),
khususnya membahas fungsi pasar. sebagai contoh pernyataannya adalah;
“Memaksa
masyarakat untuk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar yang
mewajibkannya atau melarang menjual barang-barang yang diperbolehkan merupakan
sebuah kedzaliman yang diharamkan.”
Ketika harga
telah tinggi dan sebagian orang ingin menjual dengan harga yang lebih tinggi
lagi, maka perbuatan demikian dilarang dilakukan di pasar. Demikianlah menurut
madzhab Malik, yang juga melarang penjualan di bawah harga. Adapun Syafi’i dan
para pengikut hanbali juga melarang kenaikan harga tersebut.
-
Pasar tidak
sempurna
Selain
dalam kondisi kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah berpendapat agar pemerintah
melakukan kebijakan penetapan harga apabila ditemukan ketidaksempurnaan harga.
Sebagaimana contoh seorang penjual tidak akan menjual barang-barangnya kecuali
jika harga dalam keadaan melonjak tinggi dan pada saat yang bersamaan
masyarakat membutuhkan barang tersebut maka mereka akan diminta untuk menjual
barang-barangnya pada tingkat harga yang adil.
Contoh
lain adalah ketika adanya monopoli makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Dalam kasus ini Ibnu Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah
untuk menetapkan harga (qimah al-mitsl) terhadap transaksi jual beli
mereka. Seorang monopolis jangan dibiarkan bebas menggunakan kekuatannya karena
akan menentukan harga semaunya sehingga dapat mendzalimi masyarakat. Ia
menyatakan;“Jika penghapusan seluruh kedzaliman tidak mungkin dilakukan maka
hendaknya mencegah kedzaliman sebatas kemungkinannya”
Walaupun
menentang keras monopoli, namun Ibnu Taimiyah mempersilakan orang-orang membeli
barang pada para pelaku monopoli karena jika dilarang, masyarakat akan
menderita, oleh sebab itu pemerintah harus cepat bertindak mengatasi kasus
seperti di atas jika memang terjadi.
Ibnu
Taimiyah melarang para pedagang dan pembeli membuat perjanjian untuk menjual
barang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga memperoleh harga
yang lebih rendah, sebuah kasus yang mirip monopsoni. Dia juga melarang
diskriminasi harga terhadap pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga
yang sebenarnya di pasar.
-
Persetujuan
sukarela dalam penetapan harga
Adapun
sifat kontrol harga seharusnya dilakukan terlebih dahulu musyawarah antara
pemerintah dengan masyarakat terkait. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa
pemerintah harus mengumpulkan pihak-pihak terkait pasar dan menghadirkan
masyarakat lain sebagai konfirman atas kejujuran pihak-pihak tersebut. Setelah
melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap transaksi jual beli mereka,
pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu
mereka dan masyarakat luas, hingga menyetujuinya. Jadi, harganya adalah harga
sukarela bukan harga paksa.
Mengutip
pendapat Abu Al-walid, Ibnu Taimiyah menjelaskan alasannya bahwa dengan mediasi
tersebut dapatlah diketahui kepentingan penjual dan pembeli, sehingga penjual
tetap memperoleh keuntungan yang menjadi haknya, dan pada saat yang sama tidak
merugikan masyarakat luas. Jika harga dipaksakan, maka hal itu bisa menimbulkan
rusaknya harga, bahan makanan akan disembunyikan dan merugikan harta orang. Secara
jelas jika penetapan harga dilakukan dengan sewenang-wenang maka tidak akan ada
dukungan luas bahkan akan timbul pasar gelap.
o Penetapan upah
Ibnu
taimiyah dalam hal ini menjelaskan bahwa jika pemerintah memaksa para pekerja
industri untuk memakai jasa mereka, misalnya untuk penyediaan pakaian yang
sangat dibutuhkan masyarakat, maka harus ditetapkan upah yang adil (just
wages) sehingga menutup kemungkinan konsumen memberi upah yang rendah atau
mencegah para pekerja industri meminta upah melebihi kewajarannya. Maka dalam
kasus seperti ini penetapan upah adalah sesuatu yang wajib.
Begitu
juga ketika masyarakat membutuhkan orang-orang yang memproduksi alat-alat
perang atau jembatan perang dan lainnya. Maka hendaknya masyarakat memberi upah
standar, tidak ada alasan untuk memeras tenaga mereka dan tidak pula bagi
pekerja menuntut upah tinggi dengan alasan kebutuhan mendesak. Demikianlah
kontrol harga dalam hal jasa dan pekerjaan.
Secara
singkatnya Ibnu Taimiyah berkenaan dengan hal ini, mengacu pada tingkat harga
di pasar tenaga kerja (tas’ir fi al-‘amal) dan menggunakan istilah upah
yang setara (ujrah al-mitsl). Seperti halnya harga, prinsip dasar yang
menjadi objek observasi dalam penentuan tingkat upah adalah mengacu pada
kualitas dan kuantitas. Selebihnya Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan pernyataan
berikut ini,
“Upah
yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (ujrah musamma) jika
ada, yang dapat menjadi acuan kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus
jual beli atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan
diberlakukan sebagai harga yang setara”.
Prinsip
ini berlaku tidak hanya bagi pemerintah namun juga bagi setiap individu
masyarakat. apabila pemerintah ingin menetapkan upah atau jika kedua belah
pihak tidak memiliki acuan pasti tentang tingkat upah, maka mereka harus
sepakat menyetujui tingkat upah normal dikenal serta layak diterima sebagai upah
dari pekerjaan tersebut. Sama halnya dengan produsen dalam menjual
barang-barangnya, ketika barang banyak dijual tanpa menyebutkan harga, maka
penjual dan pembeli sepakat terhadap harga yang normal dibayarkan bagi jenis
barang tersebut.
o Konsep laba
Keuntungan
merupakan salah satu motivasi yang mendorong masyarakat melakukan perdagangan.
Menurut Ibnu Taimiyah para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui
cara-cara yang dapat diterima secara umum (ar-ribh al-ma’ruf) tanpa
merusak kepentingan dirinya sendiri dan para pelanggannya. Laba yang adil (just
profit) menurutnya adalah laba normal secara umum diperoleh dari jenis
perdagangan tertentu, tanpa meugikan orang lain. Dia menentang tingkat
keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (ghaban fahisy)
dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada
(mustarsil). Dia menjelaskan,
“Seseorang
yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya di
kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun dia tidak boleh
mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada
yang sedang berlaku (ar-ribh al mu’tad) dan seharusnya tidak menaikkan harga
terhadap mereka yang sedang membutuhkan (dharurah).”
Ibnu
Taimiyah melarang penjualan yang dilakukan kepada orang miskin dengan cara
mengeksploitasi keadaannya. Dengan kata lain orang miskin diperkenankan membeli
barang-barang kebutuhan dasarnya dengan harga umum yang dapat diterima dan
seharusnya diberi harga tidak lebih besar daripada harga tersebut.
Dari
pernyataan tersebut juga tersirat bahwa Ibnu Taimiyah memandang laba sebagai
penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik
kedua faktor tersebut berhak memperoleh keuntungan. Dalam hal terjadi perselisihan,
dia menjelaskan bahwa keuntungan dibagi menurut cara yang dapat diterima secara
umum oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang menginvestasikan tenaganya dan
pihak yang menginvestasikan modalnya. Dia menyatakan,
“Karena
keuntungan merupakan tambahan yang dihasilkan oleh tenaga di satu pihak dan
harta di pihak lain, pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang sama
sebagai tambahan yang diciptakan oleh kedua faktor tersebut.”
D.
Relevansi
Pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Konsep Sekarang
Serangan
ekonomi Barat di awal abad pertengahan, hampir saja menghilangkan semangat
serta kepercayaan Muslim terhadap kemampuan dan keberhasilan penerapan ekonomi
syari’ah. Namun, dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang sarat akan makna keadilan
atau kesetaraan, memungkinkan generasi sekarang untuk mengambil manfaat guna
mengangkat kembali semangat dan kepercayaan yang hampir saja hilang.
1.
Mengelola
Keseimbangan
Dengan
adanya muhtasib, menunjukkan bahwa ekonomi secara aktif dikelola oleh
negara dan tidak diserahkan langsung kepada perubahan-perubahan keadaan. Dalam
hal ini bisa dicontohkan di Indonesia sebagai muhtasib pengawas moneter
adalah BI.
Keseimbangan
ekonomi direkayasa untuk mencapai tingkat efisiensi dan keadilan yang masuk
akal. “Tangan ghaib” (the invisble hand) tidak dapat diyakini bisa
menciptakan tingkat produksi maksimum dan aliran bebas hambatan. Jelas ini
merupakan anggapan ciri khas ekonom klasik.
2.
Mengatur
Pasokan
Muhtasib
mengatur pasokan barang dan jasa dengan berbagai
cara seperti dijelaskan di keterangan sebelumnya. Contoh kasus adalah perkembangan sektor riil di
Indonesia sangat dipertanyakan terbukti dengan melonjaknya volume impor
Indonesia. Fenomena kenaikan impor menunjukkan lemahnya industri sektor riil di
Indonesia dalam mengatasi tingginya daya beli masyarakat. Maka dari sisi
pesimistis, fenomena ini akan ditanggapi sebagai masalah karena melemahkan
industri nasional dan menggerus cadangan devisa. Namun dari sisi optimistis,
para pemilik modal berkesempatan untuk mengembangkan produknya untuk mengatasi
daya beli masyarakat.
Fenomena
tersebut adalah salah satu cambukan terhadap muhtasib Indonesia, dalam
hal ini pemerintah yang berperan dalam bidang pengatur ekspor impor, untuk
lebih mengatur pasokan barang atau jasa untuk Indonesia agar tidak melemahkan
produk lokal.
3.
Mekanisme
pasar
Pada
prinsipnya mekanisme pasar diartikan bahwa harga bergerak bebas sesuai hukum supply
dan demand. Jika supply lebih besar dari demand, maka
harga cenderung rendah, begitu juga sebaliknya. Dalam implementasi sehari-hari
bisa dipastikan hukum tersebut akan berlangsung wajar, tanpa intervensi, tidak
ada permainan oleh sekelompok yang kuat dan lainnya. Akan tetapi terkadang
sering diperlihatkan ada saja efek-efek (saham dan lainnya) yang harganya
berubah naik-turun secara ekstrem.
Faktanya
di pasar saham seringkali terlihat kenaikan harga saham sangat pesat tanpa
informasi yang memadai. Saham seperti ini harus diwaspadai oleh seorang
investor, butuh kejelian dan kepekaan tinggi dalam melihat mana saham yang
bergerak sesuai mekanisme pasar dan di luar mekanismenya. Disebut di luar
mekanisme pasar karena pergerakannya banyak dikendalikan oleh kekuatan tertentu
yang sengaja memberikan rumor/informasi besar-besaran terhadap perubahan harga
tanpa didukung oleh fakta. Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak bisa mengambil
tindakan karena kenaikan saham tersebut masih dalam koridor pasar, artinya
tidak ada aturan pasar yang dilanggar. Maka investor harus hati-hati melihat
kenaikan harga saham.
4.
Regulasi
harga
Harga
sembako yang semakin meningkat tidak boleh dibiarkan, karena memberatkan
masyarakat, baik konsumen rumah tangga maupun Usaha Kecil Menengah (UKM).
Melihat kondisi tersebut pemerintah seharusnya mendengarkan berbagai saran
berikut hasil kajian dari para pengamat Indonesia.
Sebagaimana
pemikiran Ibnu taimiyah, bahwa pada kondisi ketidaksempurnaan pasar dimana komoditas
kebutuhan pokok naik akibat manipulasi atau perubahan harga yang disebabkan monopoli,
dia merekomendasikan penetapan harga yang adil dan wajar oleh pemerintah.
Sebagaimana diketahui bahwa melonjaknya harga sembako saat ini bukan disebabkan
tingginya permintaan saja, melainkan akibat ketergantungan dalam negri atas
komoditas dan kebutuhan pokok impor. Selama ini pemerintah justru sangat mudah
menyelesaikan masalah seperti, lonjakan harga, dengan langsung impor.
Kebijakan
impor dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah penyelesaian sesaat. Dalam hal
ini dibutuhkan penyelesaian jangka panjang. Pemerintah perlu meningkatkan
anggaran produksi dan pembenahan pasar lokal dibanding impor, sehingga mampu
memenuhi seluruh barang kebutuhan pokok masyarakat.
5.
Penetapan
upah
Di
Indonesia, penetapan upah bagi tenaga kerja sudah terwujud yaitu dengan adanya
UMR (Upah Minimum Regional). UMR adalah suatu standar minimum yang digunakan
oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai,
karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau
kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.
Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai konsep upah yang adil (ujrah
al-mitsl) adalah tingkat upah yang diberikan kepada para pekerja sehingga
mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakatnya. Berkenaan
dengan hal ini dia mengacu pada harga yang belaku di pasar tenaga kerja (tas’ir
fi al-a’mal). Dilihat dari definisi tersebut, maka UMR merupakan salah satu
aplikasi dari pemikiran Ibnu Taimiyah, meskipun pada kenyataannya mungkin masih
ditemukan hal-hal yang tidak sinkron dengan peraturan yang sudah dibuat
pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk selalu mengevaluasi
setiap kegiatan yang merugikan masyarakat, termasuk hak buruh.